Ekonomi
TIMESINDONESIA, PACITAN – Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium di Kabupaten Pacitan resmi mengalami kenaikan. Dari yang semula Rp12.500 per kilogram, kini menjadi Rp13.500 per kilogram.
“Ada kenaikan Rp1 ribu,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan, Sugeng Santoso, Kamis (28/8/2025).
Meski demikian, Sugeng memastikan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog masih dalam kondisi aman dan layak konsumsi. “Hasil komunikasi kami dengan pihak gudang Bulog, tidak ada stok lama,” tambahnya.
Berdasarkan data DKPP, target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir tahun mencapai 4.000 ton. Artinya, setiap bulan minimal 800 ton harus bisa disalurkan. Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari target.
“Targetnya sampai Desember, sekarang target masih jauh, baru sekitar 140-an ton per bulan,” ungkap Kabid Ketahanan Pangan DKPP Pacitan, Sutarman, secara terpisah.
Ia menjelaskan ada beberapa kendala yang membuat penyaluran SPHP tersendat. Pertama, perubahan sistem distribusi yang kini menggunakan aplikasi Klik SPHP. Jika sebelumnya pembelian bisa dilakukan secara manual langsung ke Bulog, kini harus melalui aplikasi.
Menurutnya, kendala pertama ada pergantian proses dari penyalur SPHP antara mereka yang ada pasar dengan toko ritel di luar pasar.
"Nah itu ada perubahan mekanisme yang tadinya manual beli ke Bulog bisa, sekarang menggunakan aplikasi. Itu yang bikin lambat. Harusnya pulang langsung bawa beras, ini mesti sosialisasi, bimtek dulu, verifikasi, dan lain-lain sehingga target penyaluran beras SPHP bulan Agustus agak lambat,” jelas Sutarman.
Selain itu, kendala juga muncul saat operasi pasar di 12 kecamatan. Meski pasokan sudah digelontorkan, respons masyarakat masih terbatas karena aturan pembelian maksimal hanya dua kantong beras per orang.
“Kita bawa tiga ton, masih tersisa satu ton. Regulasinya satu orang hanya bisa beli dua kantong beras,” imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah distribusi, DKPP berupaya menggandeng Polri dan TNI. Selain itu, strategi jemput bola juga dilakukan dengan mengidentifikasi toko ritel yang belum menyalurkan SPHP.
“Untuk mengejar target, operasi pasar tetap sambil mengidentifikasi toko ritel di luar pasar yang belum menyalurkan SPHP. Itu akan kita setor, meskipun mereka ambil sendiri, tapi kita juga jemput bola,” ucap Sutarman.
Meski harga beras medium naik, ia menegaskan selisih harga di tingkat pengecer tidak terlalu signifikan. “Per tanggal 26 Agustus ada kenaikan Rp1 ribu,” ujarnya.
Sutarman juga menyoroti perilaku petani di Pacitan yang cenderung menahan gabah hasil panen, sehingga beras di pasar tidak langsung tersedia dalam jumlah besar.
“Rata-rata petani Pacitan saat panen hasilnya tidak langsung dijual. Harga gabah kering yang ditetapkan pemerintah Rp6.500 per kilogram. Tapi di pasar malah sudah Rp7 ribu,” paparnya.
Terkait penggunaan aplikasi Klik SPHP, Sutarman menilai sistem ini lebih memudahkan pihak pusat, tetapi justru menyulitkan petugas di lapangan maupun pedagang. “Enak bagi pusat, repot bagi kami,” tegasnya.
Kenaikan HET beras medium di Pacitan tentu menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat, pemerintah daerah berusaha menjaga ketersediaan pasokan agar harga tetap stabil.
Oleh sebab itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk Polri dan TNI, diharapkan bisa mempercepat distribusi SPHP di Pacitan sehingga target 4.000 ton hingga akhir tahun dapat tercapai. (*)
| Pewarta | : Yusuf Arifai |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Mengenal Teknik Memasak Sous Vide yang Muncul di Drakor Bon Appetite Your Majesty
The Spice Odyssey: A Time Capsule of Indonesia’s Spice Heritage at Hotel Tugu Bali
Merayakan Maulid: Antara Konsumerisme dan Spiritualitas Ekonomi
Polres dan Rutan Pacitan Gelar Razia Gabungan, Ini Hasilnya
Dua Akademisi Ungkap Hal Berbeda Terkait Kasus Tunjangan Perumahan DPRD Kota Banjar
Perang Melawan Narkoba di Cianjur, Bersatu Luluh Lantakkan Tanpa Kompromi
UHC Probolinggo Tembus 99%, Tapi Dinkes Ungkap 3 Tantangan Krusial Program JKN
Pemkab Sleman Gandeng Kampus dan Perusahaan Wujudkan Satu Sarjana di Tiap Keluarga
Pemkab Sleman dan Pedagang Sepakati Penataan Pasar Godean
Kenaikan Tunjangan DPR Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, Akademisi UGM: Minim Empati Sosial