Bappenas Tegaskan Swasembada Beras sebagai Prioritas Utama Pembangunan Nasional

TIMESINDONESIA, SUBANG – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan, khususnya untuk komoditas beras, merupakan fokus utama dalam agenda pembangunan nasional.

Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan, terutama beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air, guna memperkuat kedaulatan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras," kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang diselenggarakan Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025).

Dia menyampaikan bahwa pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani Indonesia.

"Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera," jelasnya.

Program swasembada pangan tidak hanya diarahkan untuk menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

"Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani," jelasnya.

Bappenas menekankan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak, termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta sektor swasta, dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

Bappenas berharap gerakan swasembada pangan dapat menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan tercukupi, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme bahwa Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras setelah adanya peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

“Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan melalui keterangan di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada periode Januari-November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton).

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan bahwa peningkatan produksi ini menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

“Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan oleh FAO maupun USDA.

USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026. (*)