Indonesia Bidik Puncak Ekonomi Syariah Global dengan Penguatan Kepatuhan Syariah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ekonomi syariah Indonesia bisa segera mencapai peringkat pertama secara global dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report apabila tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) diperkuat.

Pasalnya, sejak akhir 2023, peringkat ekonomi syariah Indonesia tidak beranjak atau tetap menempati peringkat ketiga. Sebelumnya, ekonomi syariah Indonesia sempat berada di peringkat 10 dan 11 sejak 2014 hingga 2019.

“Kalau ini kita terus dorong sharia compliance, maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga kita bisa menyalip ke nomor satu,” kata Airlangga saat Opening Ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta, Rabu.

Airlangga menegaskan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen. Menurutnya, Indonesia memiliki kekuatan pada sektor modern and modest fashion, parawisata ramah Muslim, serta farmasi dan kosmetika halal.

Khusus modern and modest fashion, ia mencatat bahwa permintaan (demand) atau kebutuhan konsumsi terhadap pakaian Muslim mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp289 triliun.

Airlangga juga mencatat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menjalankan sharia compliance secara penuh. Industri makanan minuman, termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya mencapai 109 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.000 triliun.

Pemerintah, ujar Airlangga menegaskan, terus mendorong ekonomi syariah sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Strategi yang harus diperkuat agar ekonomi ekosistem keuangan syariah dan industri halal terus berkembang yakni perluasan kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan pemanfaatan bullion bank (bank emas) secara optimal.

Dalam satu dekade terakhir, menurut Airlangga, penyaluran KUR syariah telah mencapai Rp75 triliun dengan jumlah debitur mencapai 1,3 juta orang. Pemerintah pun terus mendorong KUR syariah mengingat realisasinya masih terbatas.

Terkait bank emas, ia menyebutkan bahwa potensi produksi emas dalam negeri setiap tahun bisa menembus hampir 110 ton. Dengan potensi ini, emas tentunya bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah.

“Dan pesantren penting untuk memiliki simpanan dalam bentuk emas. Kalau pesantren menabung emas, maka tentu mau ada gonjang-ganjing global ekonomi yang nilainya selalu tinggi, recession proof dan turbulent proof adalah emas. Ini yang perlu kita terus dorong,” kata dia lagi.

Ia menambahkan, strategi lain yang juga didorong pemerintah yaitu penguatan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pendalaman akses keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, serta digital layanan sertifikasi halal melalui “SiHalal”.

“Alhamdulillah tahun ini sudah 5,9 juta sertifikat diterbitkan dari target 10 juta. Jadi masih terus kita dorong,” ujar Airlangga.

Dengan sinergi penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, Airlangga menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal terus didorong untuk menjadi kokoh dan berdaya saing tinggi.

Adapun pemerintah telah memfasilitasi empat kawasan industri halal, antara lain di Jababeka, Cikande, Bintan, dan Sidoarjo, serta menghadirkan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Airlangga berharap, partisipasi publik akan semakin meningkat sehingga peran ekonomi syariah semakin kuat.

“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Airlangga pula. (*)