Hukum dan Kriminal
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Konflik pengelolaan Sekolah HighScope Rancamaya antara Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA) dan Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) memasuki babak baru. YBTA, yang mengelola sekolah sejak 2008, menegaskan seluruh legalitas operasional tetap berada di bawah kewenangannya.
Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum YBTA, Chandra Goba, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Ia memaparkan bahwa akta pendirian yayasan, SK Kemenkumham, dan izin operasional Dinas Pendidikan yang masih berlaku menjadi bukti sah kepemilikan dan pengelolaan sekolah.
“Sejak awal, seluruh legalitas sekolah berada di bawah YBTA, dan kami menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Chandra.
YBTA menuding langkah YPPBA mengambil alih pengelolaan dilakukan sepihak tanpa putusan pengadilan atau surat kuasa resmi. Aset, staf, dan arus keuangan sekolah disebut diambil tanpa dasar hukum.
Chandra juga menyoroti kerja sama dengan PT HighScope Indonesia yang dilakukan lewat sublisensi berafiliasi dengan HighScope Educational Research Foundation (HSERF) di AS. Namun, temuan di DJKI menunjukkan lisensi resmi baru terdaftar pada 2024 dan berlaku hingga Desember 2026, memunculkan dugaan penggunaan nama tanpa persetujuan pemilik merek di AS.
YBTA mengingatkan bahwa HSERF di AS hanya mengakui jenjang pendidikan anak usia dini (TK). Sementara jenjang SD, SMP, dan SMA yang menggunakan nama HighScope di Indonesia tidak termasuk sistem resmi HSERF.
“Ini penting diketahui orang tua murid. Kami menahan diri agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” jelas Chandra.
Saat ini yang mengelola sekolah HighScope Rencananya adalah YPPBA meskipun ijin operasional dari dinas terkait masih atas nama YBTA.
Pada 2 Mei 2024, Presiden HSERF Alejandra Baraza dilaporkan mengirim surat meminta YPPBA mengembalikan pengelolaan sekolah ke YBTA. Kesepakatan sempat dicapai 6 Mei 2024, namun tidak dijalankan YPPBA.
YBTA juga menduga konflik ini menjadi penyebab hilangnya nama Indonesia dari daftar International Institutes di situs resmi highscope.org, yang mengindikasikan potensi pencabutan pengakuan HSERF.
Dalam sidang Kamis (14/8/2025), ahli hukum perdata Gunawan Widjaja memaparkan bahwa perjanjian sah harus memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Pelanggaran syarat subjektif membuat perjanjian bisa dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif membuatnya batal demi hukum.
Terkait wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), Gunawan menegaskan pemutusan perjanjian sepihak tanpa somasi sah berpotensi tidak sah secara hukum.
Ia juga mengingatkan, penggunaan izin operasional atas nama pihak lain tanpa persetujuan atau pemutusan perjanjian di luar ketentuan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum (PMH).
“Kepatuhan terhadap perjanjian dan aturan hukum adalah kunci menyelesaikan konflik secara adil dan transparan,” tutup Gunawan.(*)
| Pewarta | : Hainor Rohman |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Liga Inggris Terapkan Aturan Baru Musim 2025/26, Protes Pemain Kini Dibatasi
Lagu Baby Shark Pinkfong Menang di Pengadilan, Doo Doo Doo-nya Sah Secara Hukum
Aktivis Muda Cianjur, Dandi Kusnadi Wakili Indonesia di Young ASEAN Islamic Leader Future 2025
NOAH Menyapa Ponorogo dengan Side B: Menjelajah Harmoni dan Keindahan Alam
Putin-Trump Bertemu Empat Mata di Alaska: Bahas Isu Strategis dengan Delegasi Terbatas
Khutbah Jumat 15 Agustus 2025: Menjadi Hamba Merdeka Menurut Al-Qur’an
Gigi Anak Berantakan? Cukup Terapi Ini, Kawat Gigi Tak Lagi Jadi Solusi
Exploring the Natural Wonders of Berau, East Kalimantan
Ryan Renolds Bikin Heboh, Unggah Logo Ikonik Avengers
Gebang Palace: Tracing the Legacy of Sukarno’s Youth