Merajut Kualitas Pendidikan dari Atap yang Runtuh

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pendidikan di Indonesia, saat ini menunjukkan rasa optimisme akan kebijakan yang berbasis nilai dan juga kurikulum yang adaptif. Akan tetapi, ada realitas pahit yang harus dihadapi di dalam pengembangan Pendidikan kita.

Salah satunya Adalah fasilitas belajar yang tidak layak. Hal ini dibuktikan dari data Dapodik per April 2024, ada 980.000 ruang kelas rusak sedang hingga berat yang tersebar di 174.000 satuan Pendidikan.

Angka di atas bukan sekadar statistik melainkan sebuah tantangan di mana ribuan anak-anak Indonesia masih belajar di bawah atap yang rapuh, ruang yang tidak layak apalagi aman. Kondisi ini menjadi pesan penting bagi semua pihak bahwa menyediakan pendidikan layak dan bermutu. Tanpa infrastruktur yang memadai upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan menjadi sia-sia.

Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meluncurkan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 patut kita apresiasi.

Program ini bukan sekadar proyek perbaikan fisik, melainkan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Menariknya, program ini mengadopsi mekanisme swakelola, yang mana bantuan akan dikirim langsung ke sekolah dan pengerjaannya melibatkan panitia pembangunan satuan pendidikan.

Kebijakan ini secara tidak langsung menyentuh duduk perkara dalam pembangunan infrastruktur pendidikan yaitu birokrasi yang panjang, potensi efisiensi dan juga potensi ekonomi lokal.

Menggali Substansi Program Revitalisasi

Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah Nomor: M2400/C/HK.03.01/2025 menunjukkan pendekatan yang holistik. 

Program ini tidak hanya terfokus pada rehabilitasi ruang kelas yang rusak namun juga mencangkup pembangunan prasarana baru seperti toilet, ruang laboratorium, perpustakaan, hingga rumah dinas guru di daerah 3T.

Aspek di atas menunjukkan adanya pemetaan kebutuhan yang mendalam dari Dapodik. Data kerusakan ruang kelas ini yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan menargetkan sekolah yang membutuhkan.

Kebijakan transfer dana langsung ke sekolah (cash transfer) adalah sebuah terobosan. Mekanisme swakelola diharapkan memotong rantai birokrasi, mempercepat proses pengerjaan dan yang terpenting meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal.

Keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah dan tenaga ahli lokal dalam P2SP akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam proses pembangunan dan pasca pembangunan.

Dinamika Sosial dan Revitalisasi Sekolah

Program revitalisasi ini dapat dilihat melalui teori fungsional struktural Talcott Parsons yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian (institusi) yang saling bergantung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Sekolah dalam hal ini adalah salah satu institusi sosial fundamental yang menjalankan fungsi krusial yaitu sosialisasi dan proses transfer ilmu pengetahuan.

Ketika sarana dan prasarana sekolah rusak, maka akan mengganggu fungsi di atas, sekolah tidak dapat beroperasi secara optimal yang pada akhirnya akan mengancam kohesi sosial dan stabilitas sistem.

Program revitalisasi hadir sebagai respons “perbaikan” terhadap bagian yang tidak berfungsi dalam sistem sosial pendidikan. Dengan adanya program ini dapat berupaya mengembalikan sekolah pada fungsi utama sebagai pusat pendidikan yang efektif dan merata.

Selain itu mekanisme swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan yang disampaikan Durkheim yaitu Kohesi Sosial. Merujuk pada ikatan yang mempersatukan anggota masyarakat seperti partisipasi orang tua, komite sekolah dan warga sekitar dalam membangun sekolah dapat memperkuat ikatan sosial mereka.

Masyarakat tidak lagi menjadi “konsumen” pendidikan, tetapi juga “produsen” yang bertanggung jawab atas kualitasnya. Rasa memiliki yang terbangun dari partisipasi dapat menjadi modal sosial yang penting untuk keberlanjutan program dan pemeliharaan aset sekolah di masa depan.

Namun, untuk memahami lebih dalam dinamika sosial yang terjadi dapat merujuk buku “The Division of Labour in Society” Karya Emile Durkheim yang menjelaskan bagaimana solidaritas sosial terbentuk.

Revitalisasi sekolah dapat menciptakan solidaritas mekanik yang berasal dari kesamaan tugas dan tujuan. Sedangkan “The Social System” Parsons menjelaskan bagaimana institusi sosial mempertahankan fungsi dan merespons perubahan.

Menuju Akses Pendidikan yang Lebih Merata

Program revitalisasi ini adalah langkah nyata dalam menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Dengan menargetkan sekolah-sekolah dengan kerusakan sedang, berat dan memberikan kewenangan langsung kepada satuan pendidikan, pemerintah telah membuat sebuah keputusan strategis. 

Tentu, implementasinya tidak akan tanpa hambatan. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Program ini memberikan harapan baru. Atap yang diperbaiki, ruang kelas yang dibangun, dan toilet yang layak adalah fondasi bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu. 

Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang, memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan inspiratif. 

Dengan demikian, kita tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga merajut masa depan bangsa yang lebih cerah dari atap sekolah yang telah direvitalisasi. (*)

***

*) Oleh : Fathin Robbani Sukmana, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

---

Editor

: Hainorrahman