Urgensi Transformasi Konflik Papua

TIMESINDONESIA, PAPUA – Konflik Papua terus merengut banyak korban jiwa. Selama satu tahun  terahir, ratusan orang meninggal dunia baik masyarakat sipil, aparat keamanan maupun kelompok pro kemerdekaan Papua. 

Dinamika konflik yang terus meluas dan berkepanjangan ini setidaknya dilatari oleh sejumlah persoalan yang tak kunjung selesai seperti persoalan sejarah integrasi Papua, keterbelakangan pembangunan dan kesejahteraan, persoalan politik dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. 

Kompleksitas persoalan diatas kemudian menyebabkan konflik Papua berubah menjadi konflik bersenjata dengan area cakupan yang tersebar merata di seluruh wilayah Papua. 

Menyikapi dinamika konflik Papua yang makin meluas dan berkepanjangan, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan transformasi konflik  dalam mengatasi persoalan Papua. Pasalnya pendekatan keamanan dinilai tidak efektif mengatasi konflik Papua. 

Alih-alih mengatasi konflik, pendekatan ini justru mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Oleh karena itu, perlu ada terobosan baru dalam menyikapi persoalan Papua melalui pendekatan yang lebih humanis dan anti kekerasan. 

Menurut Lederac (2014) pendekatan transformasi konflik perlu di lakukan untuk mentransformasi konflik yang sifatnya destruktif menjadi konstruktif dengan melakukan transformasi pada dimensi personal,struktural, relasional dan kultural.  Wujud konkret transformasi konflik di Papua bisa dimulai dengan melakukan transformasi pada dimensi personal hingga kultural.

Upaya Mewujudkan Transformasi Konflik Papua

Transformasi dimensi personal dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua bisa dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penghasilan masyarakat. Untuk mewujudkan misi ini, perlu pembenahan serius pada aspek tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. 

Hal ini berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) termasuk didalamnya membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak  untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat.  

Transformasi ini menekankan perlunya  membangun persepsi bersama dalam memandang konflik Papua termasuk emosi dan pengetahuan masyarakat Papua  tentang konflik. Cara-cara kekerasan dan militeristik yang dilakukan saat ini oleh masing-masing aktor konflik perlu di ganti dengan pendekatan yang humanis dan cinta damai. 

Sedangkan transformasi struktural mensyaratkan pemenuhan aspek keadilan bagi masyarakat Papua. Transformasi ini menekankan pentingnya upaya merespon berbagai persoalan yang menjadi akar penyebab konflik. 

Sejumlah faktor penyebab konflik perlu di uraikan secara transparan dan adil. Upaya penanganan konflik harus menjawab sejumlah persoalan utama yang memicu konflik Papua. 

Dengan demikian, pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan pembangunan perdamaian di Papua secara menyeluruh dengan melibatkan semua elemen masyarakat di Papua termasuk pihak yang berseberangan dengan pemerintah. 

Sedangkan transformasi relasional mensyaratkan adanya niat baik berbagai aktor konflik untuk membangun komunikasi dan interaksi yang harmonis. Cara pandang yang menganggap lawan sebagai musuh yang harus di basmi layaknya perang perlu di tinggalkan dan diganti  dengan membangun komunikasi yang harmonis dan egaliter antar aktor konflik. 

Pada kondisi ini, pemerintah dan pihak pro kemerdekaan Papua beserta semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk membicarakan masalah ini secara serius. Wujud konkretnya ialah melalui forum dialog antara Jakarta dan Papua. 

Forum ini perlu diinisiasi dan direalisasikan sebagai jalan keluar penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Dialog ini bertujuan untuk menghindari dampak konflik yang bersifat destruktif. Selain itu, berbagai tuntutan dan aspirasi dapat disuarakan dan dinegosiasikan secara damai tanpa harus meninggalkan korban jiwa.  

Dengan demikian kedua belah pihak yang berkonflik akan menegosiasikan tuntutan dan kepentinggannya secara demokratis dan damai. Sehingga pihak yang berkonflik bisa memperoleh win-win solution. 

Terakhik, transformasi kultural bertumpu pada respon masyarakat dan lingkungan sosial budaya dalam menyikapi konflik. Slogan "Papua cinta damai” harus menjadi kekuatan dan motivasi untuk memperjuangkan kedamaian di tanah Papua. 

Pada aspek ini berbagai stakeholder di Papua seperti  tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan berbagai organisasi sipil masyarakat yang selama ini memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua perlu menginisiasi pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik Papua. 

Termasuk melakukan transformasi terhadap tradisi dan budaya yang cinta damai, anti kekerasan dan harmonis. Pada tahap inilah, peran tokoh masyarakat dan segenap pemuka agama menjadi vital untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis. 

Dengan demikian, transformasi konflik Papua bisa di wujudkan melalui dialog damai dan perundingan yang setara, demokratis, adil serta menjunjung tinggi prinsip saling menghormati tuntutan dan aspirasi berbagai aktor konflik. 

Sudah saatnya merefleksikan dan merevisi pendekatan militeristik yang masih dipertontonkan hingga hari ini. Senjata bukanlah solusi untuk mengakhiri konflik Papua, melainkan dialog dan perundingan lah yang semestinya diperjuangkan.

***

*) Oleh : Fabianus John Berek, S.STP., MPA., Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deiyai, Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.