BP Haji Siap Bertransformasi Jadi Kementerian Haji dan Umrah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya siap melaksanakan keputusan pemerintah dan DPR RI terkait perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

“Kalau istilah di pesantren, sami’na wa atho’na. Diperintah sebagai badan, kami siap. Diperintah sebagai kementerian, juga siap. Namun memang akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian,” ujar Irfan di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Irfan, secara prinsip sudah ada kesepakatan mengenai perubahan kelembagaan menjadi kementerian. Namun, pengesahan resmi masih menunggu persetujuan rapat paripurna DPR.

Meskipun BP Haji tidak hadir langsung dalam rapat Panitia Kerja (Panja) bersama DPR RI, pihaknya tetap memberikan masukan melalui tim teknis haji pemerintah.

Amanah Besar

Irfan menilai transformasi ini akan menjadi amanah besar sekaligus bentuk kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan rakyat melalui DPR RI.

“Tentu jika nanti disahkan menjadi kementerian, kami bersyukur. Tapi itu sekaligus menjadi amanah besar. Ini bentuk kepercayaan dari Presiden Pak Prabowo dan juga rakyat melalui DPR yang harus kami balas dengan pelayanan terbaik bagi jamaah haji,” tegasnya.

Sejak awal, BP Haji sudah mempersiapkan diri menghadapi dua kemungkinan: tetap sebagai badan atau bertransformasi menjadi kementerian. Persiapan itu mencakup penyusunan ratusan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pendaftaran jamaah hingga pelayanan teknis lainnya.

“Kalau tetap sebagai badan, kami jalankan SOP badan. Kalau jadi kementerian, kami jalankan SOP kementerian,” ujarnya.

Fokus pada Pelayanan

Irfan menegaskan, perubahan status kelembagaan akan membawa konsekuensi tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini tanggung jawab luar biasa. Semua mata akan tertuju kepada kami. Maka sejak awal saya tekankan kepada seluruh tim, kita tidak boleh main-main. Yang diharapkan dari kami adalah performa pelayanan terbaik bagi jamaah,” katanya.

Penyesuaian Personel

Terkait kebutuhan personel, Irfan menyebut tidak banyak perubahan pada level pusat. Namun, di daerah akan ada penyesuaian struktur, terutama dengan menarik sebagian pejabat bidang haji di Kementerian Agama untuk masuk ke dalam struktur baru.

“Untuk pusat, sementara ini tidak terlalu banyak tambahan. Tapi di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian Kabid Haji dan Kasi Haji akan kami tarik untuk masuk dalam struktur Kanwil atau Kantor Kementerian Haji,” jelasnya. (*)