Pemerintahan
TIMESINDONESIA, MALANG – Pemerintah Kota Malang memastikan akan menyesuaikan penyusunan anggaran 2026 menyusul pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa program prioritas daerah tetap menjadi perhatian meski sebagian anggaran dialokasikan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
“Kita akan memilah dan memilih, karena sebagian dana memang dialihkan untuk PSN. Namun, program prioritas daerah tetap kami ajukan bersama DPRD,” ujar Wahyu, Selasa (2/9/2025).
Wahyu juga menanggapi sorotan terkait tingginya belanja pegawai dalam KUA-PPAS 2026. Menurutnya, kenaikan itu salah satunya akibat kewajiban pemerintah daerah menganggarkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru.
“Detailnya akan kami sampaikan pada APBD Perubahan 2025,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 akan dilakukan melalui tahapan resmi, mulai dari nota keuangan hingga rapat kerja dengan eksekutif. Menurutnya, penyesuaian anggaran memang diperlukan untuk mendukung PSN, meski porsinya tidak besar.
“Yang lebih penting adalah memperbanyak sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat program, seperti kesehatan gratis, pembangunan rumah, UHC, maupun DTSEN,” ungkap Amithya.
Ia menambahkan, masih banyak warga yang belum paham program-program nasional tersebut. “Sosialisasi penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (*)
| Pewarta | : Rizky Kurniawan Pratama |
| Editor | : Yatimul Ainun |