TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 menyiapkan anggaran sekitar Rp9 triliun untuk memperbaiki jalan daerah. Anggaran ini ditujukan guna mempercepat peningkatan konektivitas jalan demi mendukung program swasembada pangan dan energi.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyebut alokasi tersebut segera direalisasikan mulai Oktober 2025.
“Kalau (berapa) kilometernya saya tidak hafal. Alokasinya insya Allah sekitar Rp9 triliun, secara total,” kata Diana usai menghadiri peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dalam pemaparannya di acara peluncuran KPN 2045, Diana menekankan pentingnya pembangunan jalan bagi konektivitas dan aksesibilitas ekonomi maupun sosial.
“Kalau konektivitas putus, jalan rusak, akhirnya kita tidak bisa terhubung satu sama lain,” ujarnya.
Menurut Diana, pemerataan infrastruktur jalan menjadi kunci agar setiap daerah di Indonesia terhubung dengan baik.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan Rp9,91 triliun untuk melaksanakan 439 kegiatan fisik pembangunan jalan inpres.
Program tersebut menargetkan pembangunan yakni 1.611 kilometer jalan, 458 meter jembatan, serta dukungan teknis senilai Rp297 miliar.
Dengan demikian, total alokasi anggaran untuk implementasi Inpres Nomor 11 Tahun 2025 mencapai Rp10,21 triliun. Dana tersebut mencakup proyek yang dimulai tahun ini serta skema multi-years contract hingga 2026.
Sebagai informasi, Komisi V DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp118,5 triliun. Angka ini naik Rp47,64 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp70,86 triliun.(*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Imadudin Muhammad |
Sinergi Kemenag RI dan Kemenkes RI Perkuat Layanan Kesehatan di Pesantren
BPOM RI Dorong Masyarakat Tak Takut Laporkan Temuan Bahan Berbahaya
Dari Pabrik Garmen ke Trotoar Kota: Mbah Sawit Tetap Semangat di Usia Senja
Masuk Peralihan Musim, BNPB Ingatkan Daerah Rawan Banjir untuk Waspada
DPRD Jatim Desak Pemprov Ambil Tindakan Tegas Pasca-Kecelakaan Maut Bus di Probolinggo
Mendagri RI Sebut Penyaluran SPHP Sukses Kendalikan Harga Beras
Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una Dimulai Akhir September 2025
KKP RI Tetapkan 65 Titik Awal Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
Mitra Dapur MBG di Sumba Timur Tetap Berjalan Meski Miskomunikasi dengan Yayasan
Ilusi Implementasi Anggaran Pendidikan