TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Berdasarkan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tercatat menurun. Semula sebesar Rp2,022 triliun, berkurang Rp21,49 miliar sehingga hanya tersisa sekitar Rp2 triliun. Penurunan tersebut terutama dipicu berkurangnya transfer dari Pemerintah Pusat.
Namun di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat dari Rp300 miliar menjadi Rp323 miliar atau naik Rp23 miliar. Kenaikan ini didorong oleh sektor retribusi dan sumber PAD lainnya.
“Optimalisasi PAD jangan hanya bertumpu pada pajak dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani,” ujar Ahmadi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, di DPRD Bondowoso, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, Pemkab bisa memperkuat PAD melalui berbagai inovasi, seperti peningkatan penghasilan BUMD, pengelolaan potensi kopi, pengembangan sektor pariwisata, serta digitalisasi layanan pajak daerah.
“Transparansi terhadap pendapatan dari sumber-sumber PAD sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
“Meski PAD naik Rp23,96 miliar, Fraksi Golkar mengingatkan agar peningkatan ini tidak lahir dari strategi jangka pendek berupa pungutan berlebih, tetapi dari inovasi ekonomi daerah, digitalisasi pajak, optimalisasi aset, serta penguatan BUMD,” tutur Lany.(*)
Pewarta | : Moh Bahri |
Editor | : Imadudin Muhammad |
Hukum Kemanusiaan dalam Perang Politik dan Kekuasaan
Mantan Karyawan Diduga Gelapkan Uang dan Catut Nama Ngalam Decoration, Kerugian Capai Ratusan Juta
Fit And Proper Test Berakhir, DPR RI Harap Hakim Agung selalu Amanah dan Berintegritas
PKS Jatim Borong Award, Kinerja Terbaik Kaderisasi dan Legislator Pendorong Ekonomi
Keterangan Saksi PT Position Tak Konsisten, Hakim PN Jakpus: Patut Diduga
Kolonel Marlon Pamit dari Komlekdam V Brawijaya, Kenang Kebersamaan Selama 1 Tahun 3 Bulan
UU ITE Jadi Dasar Tindak Konten AI Bermasalah, Regulasi Baru Menyusul
Inilah Profil dan Kekayaan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Lainnya yang Baru dilantik Presiden Prabowo Subianto
Kedaulatan Pangan Nasional
Wali Kota Wahyu Tegaskan Implementasi SAKIP Efektif, Dorong Kinerja Pemkot Malang