Pemerintahan
TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi, ditunjuk pemerintah pusat sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program ini diharapkan membuat penyaluran Bansos lebih tepat sasaran dan efisien.
Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, mengatakan bahwa kepercayaan ini merupakan kehormatan besar bagi Banyuwangi. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan uji coba berjalan sukses.
“Karena itu, kita mengukur mulai pendataan, hingga sistem operasional di lapangan. Bersama Dinas Sosial, Kominfo, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis terkait, kami memastikan operasional berjalan baik,” kata Ustadi, Rabu (17/9/2025).
Ditemui saat menghadiri kegiatan sosialisasi piloting digitalisasi Bansos di Aula Minakjinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Ustadi mengatakan bahwa Banyuwangi menjadi locus pilot project di bawah arahan presiden. Dalam hal ini, Banyuwangi siap memberikan dukungan penuh agar program ini berhasil.
“Kalau sukses, seperti yang disampaikan Pak Luhut saat Ibu Bupati presentasi di Jakarta, akan ada efisiensi anggaran hingga sekitar Rp250 triliun yang bisa dialihkan untuk pembangunan lain. Atas dasar itu, Ibu Bupati langsung memerintahkan agar seluruh jajaran mendukung penuh,” ujarnya.
Dikatakan Ustadi, salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendaftaran untuk membantu masyarakat yang kesulitan akses, misalnya karena keterbatasan Smartphone yang tidak mendukung aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Agen ini awalnya hanya dari pendamping PKH, jumlahnya sekitar 240 orang. Namun, Ibu Bupati meminta agar cakupannya diperluas, melibatkan kader dasawisma dan elemen masyarakat lainnya. Dengan demikian, semakin banyak warga yang bisa didampingi untuk mendaftar,” tuturnya.
Keunggulan program ini, lanjut Ustadi, adalah memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mendaftar atau mengajukan bantuan. Namun, sistem secara otomatis akan melakukan filterisasi sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Konsentrasi Ibu Bupati adalah memastikan semua infrastruktur, baik SDM (Sumber Daya Manusia) maupun teknologi, siap mendukung keberhasilan portal Perlinsos ini,” jelasnya.
Ustadi menambahkan, minggu ini sudah dimulai simulasi uji coba di Desa Kemiren, serta Kelurahan Lateng. Dari uji coba tersebut, akan terlihat berbagai persoalan yang muncul di lapangan, baik di desa maupun di kota.
Selanjutnya, pada Oktober 2025, akan dilakukan kick off secara menyeluruh di Banyuwangi yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo.
“Ibu Bupati selalu menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban belanja masyarakat miskin melalui bantuan, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan mereka agar bisa naik kelas. Jadi bukan sekadar menerima bantuan terus-menerus,” tegasnya.
Untuk tahap awal, digitalisasi Bansos ini memang difokuskan pada PKH dan BPNT. Namun jika berjalan sukses di Banyuwangi, program ini bisa diperluas, misalnya ke subsidi LPG 3 kilogram, agar lebih tepat sasaran.
Karena itu, Ustadi menegaskan bahwa Banyuwangi menjadikan momentum ini sebagai kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Seluruh OPD mendukung penuh, dan masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi.
“Semakin banyak agen yang terlibat, baik dari PKH, dasawisma, operator desa, maupun organisasi masyarakat, maka semakin luas cakupan pendampingan warga. Sampai saat ini, jumlah agen yang sudah dilatih sekitar 500 orang, dan jika ditambah kader dasawisma bisa mencapai 2.000 orang,” tutupnya. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
BYD Banderol SUV Mewah Yangwang U8L Hampir Rp3 Miliar, Apa Istimewanya?
Kekuasaan bagi Rakyat
Hukum Kemanusiaan dalam Perang Politik dan Kekuasaan
Mantan Karyawan Diduga Gelapkan Uang dan Catut Nama Ngalam Decoration, Kerugian Capai Ratusan Juta
Fit And Proper Test Berakhir, DPR RI Harap Hakim Agung selalu Amanah dan Berintegritas
PKS Jatim Borong Award, Kinerja Terbaik Kaderisasi dan Legislator Pendorong Ekonomi
Keterangan Saksi PT Position Tak Konsisten, Hakim PN Jakpus: Patut Diduga
Kolonel Marlon Pamit dari Komlekdam V Brawijaya, Kenang Kebersamaan Selama 1 Tahun 3 Bulan
UU ITE Jadi Dasar Tindak Konten AI Bermasalah, Regulasi Baru Menyusul
Inilah Profil dan Kekayaan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Lainnya yang Baru dilantik Presiden Prabowo Subianto