Bupati Jombang Tekankan Transparansi dan Kualitas Belanja dalam APBD 2026

TIMESINDONESIA, JOMBANG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp109,56 miliar. 

Meski demikian, kekurangan itu akan ditutup melalui pembiayaan netto dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 dan pinjaman daerah, sehingga struktur anggaran tetap seimbang.

Total pendapatan daerah Jombang tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp2,49 triliun. Sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp1,73 triliun atau 69,5 persen, dengan rincian Rp1,59 triliun dari pemerintah pusat dan Rp131,49 miliar dari antar daerah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp760,65 miliar. Dari angka tersebut, pajak daerah menyumbang Rp314,04 miliar, retribusi daerah Rp428,04 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp10,24 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp8,32 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Jombang mengalokasikan Rp2,6 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan Rp1,8 triliun, disusul belanja transfer Rp626,89 miliar, belanja modal Rp150,06 miliar, serta belanja tidak terduga Rp18,19 miliar.

Bupati Jombang, Warsubi, menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal tahun 2026 mengedepankan prinsip spending better atau peningkatan kualitas belanja. Prioritas diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program strategis daerah.

“Penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata,” tegas Warsubi dalam rapat paripurna di DPRD Jombang, Senin (29/9/2025).

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan Rp129,69 miliar yang terdiri dari SiLPA 2025 sebesar Rp109,69 miliar dan pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp20 miliar. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang RSUD. Dengan begitu, pembiayaan netto senilai Rp109,56 miliar akan digunakan menutup defisit.

Warsubi menambahkan, meski APBD 2026 tetap berimbang, kondisi ini mencerminkan masih tingginya ketergantungan Jombang pada transfer pusat. 

“Karena itu, optimalisasi PAD menjadi tantangan utama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan,” tegasnya. (Adv)