Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Usulkan Pembagian Kuota Haji Per Provinsi

TIMESINDONESIA, MALANG – Menteri Haji dan Umroh RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan adanya usulan pembagian kuota haji berdasarkan provinsi. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi calon jemaah haji di seluruh Indonesia.

“Program baru sekarang kita sudah mengusulkan ke DPR untuk pembagian kuota provinsi,” ujar Gus Irfan saat berada di UIN Malang, Sabtu (4/10/2025).

Dia menjelaskan, selama ini pembagian kuota belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena itu, pemerintah akan mengupayakan pembagian kuota haji sesuai dengan antrian di tiap provinsi.

“Dengan seantrian maka antrian itu sama. Aceh sampai Papua selama 26,4 tahun semua. Itu ada keadilan di dalam,” tegasnya.

Gus Irfan juga menyoroti masalah nilai manfaat atau subsidi haji. Selama ini, kata dia, ada perbedaan signifikan antara daerah, misalnya Jawa Barat dengan waktu tunggu 18 tahun, sementara Sulawesi Selatan mencapai 40 tahun.

“Nilai manfaatnya atau subsidinya, gampang-gampangnya itu sama. Padahal mereka beda tahun. Beda cukup jauh,” jelasnya.

Menurut Gus Irfan, jika antrian disamaratakan, maka tidak hanya waktu tunggu yang setara, tetapi juga nilai subsidi yang diterima jemaah.

“Dengan antrian yang sama, tentu akan menunjukkan keadilan yang sama. Bahwa menunggunya sama, mendapatkan subsidi pun sama,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan dari DPR RI. “Insya Allah nanti akan disetujui. Ada kemungkinan lain yang juga diakomodir undang-undang menggunakan metode campuran. Sebagian menggunakan antrian, sebagian menggunakan jumlah penduduk. Tapi itu belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya,” kata Gus Irfan.

Terkait prioritas, Gus Irfan menegaskan bahwa calon jemaah haji lanjut usia tetap mendapat perhatian khusus. “Ya tentu ada prioritas. Lansia itu ada 7 persen yang kita prioritaskan,” ujarnya.

Dengan adanya usulan ini, pemerintah berharap sistem kuota haji yang lebih adil bisa segera diterapkan, sehingga seluruh calon jemaah dari Aceh hingga Papua merasakan kesetaraan dalam menunaikan ibadah haji. (*)