Bikin KLU Terang Benderang, Pemda dan DPRD KLU Studi Tiru KPBU APJ ke Madiun

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Kondisi jalanan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum semua terang benderang. Masih banyak jalanan masih gelap gulita pada jalur-jalur kabupaten menuju permukiman warga. 

Untuk memenuhi hajat pelayanan masyarakat di bidang alat penerangan jalan (APJ). Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD KLU melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang melibatkan pihak ketiga dalam bentuk membangun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) APJ. 

"Saya bersama teman-teman anggota Komisi II turut serta dalam rombongan pak Wabup KLU studi tiru KPBU APJ di Madiun. Dan kunjungan ini juga balasan setelah Kabupaten Madiun studi tiru ke KLU," ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, Hakamah, Kamis (23/10/2025). 

Madiun menjadi daerah percontohan dan pertama kali melaksanakan KPBU di bidang APJ. Dalam studi tiru sangatlah pantas sebab KLU menginginkan sepanjang jalanan KLU terang benderang yang dikelola oleh pihak ketiga sehingga pelayanan lampu penerang jalan umum (PJU) bisa maksimal.

"Saya sangat terkesan dengan keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan KPBU APJ, dan dampak positif yang telah dirasakan oleh masyarakat. Saya kira cocok untuk diterapkan di KLU," katanya politisi Gerindra ini.

Ia menemukan beberapa hal yang menarik dan berpotensi untuk diterapkan di KLU seperti peningkatan efisiensi, di Kabupaten Madiun berhasil menghemat biaya operasional APJ melalui KPBU.

Ketua Komisi II DPRD KLU, Kamah Yudiarto dan Anggota Komisi II, Artadi turut serta dalam studi tiru bersama rombongan Pemda KLU. (Foto: Sekretariat DPRD for TIMES Indonesia)

Peningkatan kualitas layanan KPBU APJ di Kabupaten Madiun juga meningkatkan kualitas layanan APJ kepada masyarakat. 

"Saya melihat kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam mengimplementasikan KPBU APJ," ujarnya.

Ia berharap dapat mempelajari lebih lanjut dan mengadaptasi pengalaman Kabupaten Madiun untuk diterapkan di KLU. 

Harapan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan badan usaha memang sangat penting dalam kesuksesan proyek KPBU APJ agar tidam ada lagi lampu-lampu yang mati di malam hari.

"Bila lampu sudah terang benderang, UMKM bisa berjualan di malam hari itu harapan kami untuk KLU harus membuat Perda KPBU supaya mempermudah konsorsium atau investor utk memajukan dan menerangi seluruh penjuru KLU," harapnya.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi II, Artadi. Kunjungan Pemda dan DPRD KLU dalam rangka membalas kunjungan Pemda Madiun yang pernah kunjungan ke KLU.

"Pada saat kunjungan itu membahas APJ dalam konsep KPBU, makanya kita balas kunjungan dalam rangka mempelajari secara detail bagaimana bentuk dan konsep KPBU yang dilaksanakan, karena di Madiun sudah berjalan hampir dua tahun," terangnya.

Pelaksanaan masih lama, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, kajian, dan harus persetujuan pusat. 

"Untuk KLU kedepan bila KPBU APJ diimplementasikan, maka lampu-lampu PJU yang sudah ada digeser ke pelosok-pelosok yang masih gelap berdekatan dengan permukiman masyarakat," imbuhnya.

Kalau mendengarkan penjelasan dari Madiun itu luar biasa, sepanjang jalan Madiun itu luar biasa terang benderang, dan beban daerah itu jauh berkurangnya, juga menguntungkan daerah, dan masyarakat merasakan langsung maka akan kita setujui. 

"Lebih-lebih kita di KLU daerah pariwisata terutama tiga Gili kaitan lampu masih menjadi keluhan," tegasnya.

Jumlah lampu PJU di KLU yang terpasang 3.000 dengan kekurangan 5.500 PJU. 

"Kebutuhan dari lampu PJU kita sebanyak 8.500. Kekurangan 5.500 PJU, kalau hitungan anggarannya Rp6-7 miliar lebih," jelasnya Kadis Perhubungan KLU, Parihin.

Dari 3.000 lampu PJU sudah terpasang di jalur perkotaan, jalur-jalur besar, spot kecamatan dan spot desa sebagian sudah terang, juga tempat wisata sudah terang.

"Yang belum tersentuh jalan-jalan di pedesaan masih gelap," terangnya.

Jumlah lampu di kawasan wisata gili sekitar 40 lampu sampai 50 lampu setiap gili. Terpasangnya di sentra-sentra keramaian. Jumlah ini dinilai masih kurang karena banyak lampu cepat rusak karena akibat air angin pantai. 

Sepanjang jalan nasional ini lampu terpasang oleh pusat dan provinsi. Kecuali di jalur dua tanjung, dipasangkan oleh pemerintah daerah 160 lampu PJU dengan nilai Rp 2 miliar pada tahun anggaran 2024. 

Jumlah PJU terus bertambah namun juga masuk pemeliharaan lampu yang diganti balonnya ketika mati. Perhatian pemerintah daerah terhadap penerangan jalan baru terasa dua tahun terakhir, dan paling besar dianggarkan Rp 6,5 miliar pada tahun anggaran 2024.

"Sebelumnya nilai kecil dibawah Rp 1 miliar. Di beberapa titik banyak mati atau rusak akibat hujan lebat disertai petir. Kalau kehilangan dicuri tidak ada," ungkapnya.

Lampu PJU tenaga listrik, keterangan lampunya 60 what. Harga lampunya senilai Rp 1 jutaan karena lampu tahan lama, karena disertai alat anti petir di lampunya. Jarak lampu tiang ke tiang lampu 50 meter. Kalau tempat khusus jaraknya 25 meter seperti spot kota. Ketinggian tiang PJU juga disesuaikan dengan spotnya antara 6-9 meter. 

"Daerah mengeluarkan biaya bayar listrik Rp 80-85 juta per bulan, sehingga kami anggarkan Rp 1 miliar per tahunnya. Penambahan bayar listrik terus meningkat seiring penambahan lampu PJU," jelasnya.

Dengan studi tiru ke Madiun dengan pola KPBU APJ tentu akan lebih memudahkan beban daerah. Untuk melaksanakan tentu butuh sehingga apa yang sudah diterapkan di Madiun bisa terlaksana di KLU. 

"Kita akan lakukan beberapa tahapan setelah melakukan studi tiru ini," katanya.(*)