Hasjim Djojohadikusumo Diutus Prabowo Pimpin Indonesia di COP30

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Brazil dalam Konferensi Ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) yang akan digelar di Belem, Brazil, 10–21 November 2025. Dalam forum tersebut, Prabowo juga menunjuk Hashim Djojohadikusumo, adik kandungnya untuk memimpin delegasi Pemerintah Indonesia.

“Saya mendukung Brazil dalam kepemimpinannya di COP30 dengan inisiatif-inisiatif Brazil. Mereka mendirikan dana investasi untuk melestarikan hutan tropis, dan Indonesia akan ikut berpartisipasi. Apa yang Brazil investasikan, kita juga akan investasikan di dana tersebut,” ujar Prabowo yang menyampaikannya bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Presiden Prabowo menegaskan, Indonesia akan mengirim delegasi kuat ke COP30 untuk menunjukkan komitmen terhadap aksi global penanganan perubahan iklim.

“Saya akan kirim delegasi yang kuat untuk menghadiri COP30, dengan keputusan kita untuk mendukung inisiatif-inisiatif dari Brazil,” katanya.

Hashim Djojohadikusumo Pimpin Delegasi RI di COP30

Usai pertemuan bilateral, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai pemimpin delegasi Indonesia.

Raja Juli juga memastikan dirinya serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo selama konferensi berlangsung.

“Pak Hashim akan berbicara di forum UNFCCC pada 6–7 November 2025, lalu menghadiri United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro yang diorganisasi oleh Prince William, Prince of Wales,” ujar Raja Juli.

Selain itu, Hashim juga dijadwalkan mengikuti roundtable business untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Perpres tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada 10 Oktober 2025 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu Perpres Nomor 98 Tahun 2021. (*)