Pemerintahan
TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2026 dipastikan menurun cukup signifikan. Nilainya kini hanya mencapai sekitar Rp1,8 triliun, turun dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp2 triliun.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang mengalami penurunan sekitar Rp60 miliar. Selain itu, pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bondowoso juga anjlok tajam, dari Rp99 miliar menjadi Rp34 miliar, atau turun sekitar Rp65 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ada program-program prioritas dengan skala yang jelas. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Semangatnya tetap di situ,”
ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, Rabu (29/10/2025).
Fathur menegaskan, meskipun APBD mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tetap berkomitmen menjalankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi anggaran. Langkah-langkah penghematan difokuskan pada pengurangan belanja rutin, seperti biaya air, telepon, listrik, perjalanan dinas, serta alat tulis kantor (ATK).
“Kita tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, meskipun ada pengurangan. Dari nilai total, sektor utama tetap kita jaga,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa efisiensi tidak akan mengganggu program prioritas daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan fiskal sambil tetap mendorong pertumbuhan di sektor-sektor produktif.
Dari total APBD senilai Rp1,8 triliun, Pemkab Bondowoso melakukan efisiensi beberapa miliar rupiah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal daerah. Fathur menyebut, fokus pemerintah tidak berubah: pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Semangatnya adalah efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan publik dan komitmen pembangunan,” pungkas Fathur Rozi.
Penyesuaian anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Bondowoso dalam mengelola sumber daya terbatas di tengah dinamika ekonomi nasional. Namun, pemerintah daerah optimistis efisiensi yang dilakukan justru akan membuat tata kelola anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. (*)
| Pewarta | : Moh Bahri |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Membedah Logika di Balik Istilah “Sogokan Hasanah”
20 Siswa SDN Meruya 01 Diduga Keracunan, Sekolah Hentikan Sementara Pasokan MBG
Kemenag Pacu Perluasan Green Madrasah, Salafiyah Kajen Diproyeksikan Jadi Model Nasional
Pesan Tajam Prabowo di APEC: Ekonomi Dunia Terancam oleh Serakahnomics
Khofifah Apresiasi SMAN 1 Dampit Malang Siap Jadi Role Model Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah
Kini Urus SKCK di Majalengka Lebih Mudah, Bisa Online Lewat Aplikasi Super APP Polri
Melawan Sakit hingga Melahirkan Bisnis: Kisah Haru di Balik Suksesnya Garuda Futsal League
Menuju Indonesia Emas 2045, Kemdiktisaintek akan Kumpulkan 1.000 Rektor dan Delegasi di Unesa
Public Relation sebagai Penggerak Pemberdayaan Pesisir
Gara-Gara Judi Online, Indonesia Kehilangan Rp128 Triliun per Tahun