SD Siap-siap: Bahasa Inggris Resmi Menjadi Mata Pelajaran Wajib Mulai 2027

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Kebijakan baru dari Kemendikbudristek menyebut bahwa Bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib SD mulai 2027/2028. Menurut dosen UGM, agar kebijakan bukan sekadar retorika, butuh persiapan kurikulum matang dan peningkatan kapasitas guru sejak sekarang.

Dalam langkah besar pembaruan pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa Bahasa Inggris akan diwajibkan di jenjang Sekolah Dasar kelas 3–6 mulai tahun pelajaran 2027/2028. Keputusan ini tercantum dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.

Sebelumnya, pemerintah memberi ruang bagi sekolah untuk melaksanakan pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan hingga tahun 2026/2027, menyesuaikan kesiapan institusi pendidikan.

Dr. Adi Sutrisno, MA dari UGM menilai kebijakan ini sangat relevan. Menurutnya, penguatan Bahasa Inggris sejak dini menjadi modal penting dalam menghadapi persaingan global. “Langkah ini tidak bisa dianggap remeh, ini adalah transformasi pendidikan dasar,” ujarnya, Rabu (22/10/2025). 

Dalam perspektif pendidikan modern seperti OBE, Adi menilai bahwa pencapaian hasil belajar yang bermakna butuh landasan kompetensi siswa yang kuat sejak SD. Tanpa pondasi yang baik di jenjang dasar, visi output yang diharapkan bisa tergelincir.

Tak hanya itu, Adi mengaitkan kebijakan ini dengan temuan neuroscience: periode usia sekolah dasar adalah fase ketika otak anak sangat plastis dan mudah membentuk jaringan bahasa baru. Memanfaatkan jendela ini dianggap strategi efektif.

Tetapi, implementasi tidak semudah teori. Adi menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan guru. Banyak tenaga pengajar saat ini masih bekerja dengan paradigma lama, dan belum terbiasa mengajar bahasa asing pada anak usia dini.

“Sebelum melangkah jauh, kita harus memastikan bahwa kurikulum disesuaikan dan guru-guru punya kesiapan baik, dari sisi metodologi, bahasa, dan motivasi,” katanya.

Ia juga menyadari bahwa distribusi fasilitas pendidikan menjadi hambatan. Namun menurut Adi, dengan perbaikan bertahap dalam kurikulum serta pelatihan berkelanjutan, ketimpangan diharapkan bisa diminimalisir. (*)