Mubes VII YLBH Cianjur Tegaskan Komitmen Membela Rakyat Marjinal

TIMESINDONESIA, CIANJUR – Musyawarah Besar (Mubes) VII Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBH Cianjur) resmi digelar dan menghasilkan susunan kepengurusan baru untuk periode 2025–2028. 

Acara yang mengangkat tema “Setia Pada Perjuangan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan” ini berlangsung khidmat dan penuh semangat. 

Mubes juga dibuka langsung oleh Bupati Cianjur, dr. H. Wahyu, yang memberikan apresiasi terhadap peran LBH dalam membantu masyarakat miskin dalam mengakses keadilan.

Kohar Effendi, selaku Ketua Panitia Mubes, menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang tertinggi dalam menentukan arah organisasi. 

“Mubes bukan hanya forum seremonial, tapi wadah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus sebelumnya dan merumuskan langkah strategis ke depan,” ujar Kohar, Minggu (20/7/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa misi utama LBH Cianjur tetap tidak berubah yaitu memberikan bantuan hukum gratis dan memberdayakan masyarakat dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara.

Dalam hal ini hasil Mubes telah menetapkan O. Suhendra, SH sebagai Ketua YLBHC, didampingi oleh Dian Rahadian sebagai Sekretaris dan Kohar Effendi sendiri sebagai Bendahara. 

Selain itu, posisi Direktur dipercayakan kepada Dini Diana Farida, SH. Oden Muharam, SH didapuk sebagai Ketua Pembina, dan U. Burhanudin, SH menjabat sebagai Ketua Pengawas.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Ketua YLBHC terpilih menegaskan komitmen untuk tetap berada di garis depan dalam membela masyarakat kecil yang kerap terpinggirkan oleh sistem. 

"Kami hadir untuk yang tidak punya akses hukum. Suara mereka adalah tanggung jawab kami," ucap O. Suhendra. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperkuat perjuangan bersama dalam menegakkan keadilan dan demokrasi.

Mubes ini juga menelurkan resolusi penting agar YLBH Cianjur ke depan tak hanya fokus pada pendampingan kasus hukum, tetapi juga mendorong kesadaran hukum di masyarakat secara lebih luas. LBH diharapkan menjadi garda terdepan dalam penguatan masyarakat sipil, terutama di tengah tantangan demokrasi dan ketimpangan akses keadilan.

“Harapan kami, LBH Cianjur tidak hanya menjadi tempat orang mencari bantuan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan hukum rakyat,” kata Kohar menutup pernyataannya. 

Lebih jauh dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus setia memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan demi masa depan hukum yang berpihak pada rakyat. (*)