Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, MANADO – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen PAN, Eddy Soeparno, menyambangi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dalam program MPR Goes to Campus.
Unsrat menjadi kampus ke-30 yang dikunjungi sejak program tersebut bergulir pada November 2024.
Dalam pemaparannya, Eddy menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan bebas polusi.
“Isu lingkungan hidup, transisi energi, hingga penanganan sampah bukan sekadar wacana, tapi amanat konstitusi. Pasal 28H UUD 1945 menyatakan jelas bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.
Eddy yang juga doktor Ilmu Politik dari UI menambahkan, Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 mengatur agar pembangunan ekonomi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. “Karena itu, di MPR saya menginisiasi fokus pada isu lingkungan dan energi terbarukan. Ini bagian dari mandat konstitusi yang harus dijalankan,” tegasnya.
Diskusi berlangsung interaktif. Mahasiswa Unsrat antusias mengajukan pertanyaan seputar transisi energi hingga arah kebijakan pemerintah di bidang lingkungan. Eddy mengapresiasi keterlibatan civitas academica yang aktif menyampaikan pandangan.
“Kampus adalah ruang demokrasi. Aspirasi dari mahasiswa dan dosen menjadi masukan penting untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
| Pewarta | : Rochmat Shobirin |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Mengenal Teknik Memasak Sous Vide yang Muncul di Drakor Bon Appetite Your Majesty
The Spice Odyssey: A Time Capsule of Indonesia’s Spice Heritage at Hotel Tugu Bali
Merayakan Maulid: Antara Konsumerisme dan Spiritualitas Ekonomi
Polres dan Rutan Pacitan Gelar Razia Gabungan, Ini Hasilnya
Dua Akademisi Ungkap Hal Berbeda Terkait Kasus Tunjangan Perumahan DPRD Kota Banjar
Perang Melawan Narkoba di Cianjur, Bersatu Luluh Lantakkan Tanpa Kompromi
UHC Probolinggo Tembus 99%, Tapi Dinkes Ungkap 3 Tantangan Krusial Program JKN
Pemkab Sleman Gandeng Kampus dan Perusahaan Wujudkan Satu Sarjana di Tiap Keluarga
Pemkab Sleman dan Pedagang Sepakati Penataan Pasar Godean
Kenaikan Tunjangan DPR Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, Akademisi UGM: Minim Empati Sosial