HMI Cabang Malang Desak Reformasi DPR, Aksi Tuntut Copot Kapolri

TIMESINDONESIA, MALANG – Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali muncul di Gedung DPRD Kota Malang. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Senin (1/9/2025), turun ke jalan menuntut reformasi menyeluruh terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

HMI menilai negara saat ini menghadapi krisis serius. Kepemimpinan nasional dianggap gagal, DPR tidak menjalankan fungsi representasi rakyat, dan Polri kerap melakukan tindakan represif.

“Rakyat kecil terus diperas melalui kebijakan yang tidak adil, sementara pejabat dan anggota DPR hidup dalam kemewahan,” ujar Muhammad Husni, koordinator lapangan aksi HMI Malang.

Ia menambahkan, kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru berubah menjadi ancaman nyata. 

“Nyawa rakyat melayang akibat tindakan brutal aparat,” terangnya.

Gerakan dari Akumulasi Kekecewaan

HMI menegaskan aksi ini bukan sekadar luapan emosional, melainkan cermin dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. 

Dalam kesempatan yang sama, Mirdan Idham, Ketua HMI Cabang Malang menyebut DPR telah gagal mengemban amanat rakyat, Polri kehilangan marwah, dan kepemimpinan nasional tidak lagi memberi arah yang adil.

“Ketiga seruan ini adalah simbol tuntutan rakyat untuk merombak tatanan politik dan hukum yang telah menyimpang jauh,” tegasnya. 

Mereka menuding aspirasi rakyat kerap dianggap hiburan, sementara pejabat menikmati fasilitas negara. 

“Kami datang ke sini atas keterpanggilan hati nurani dan kemanusiaan. Kami ingin pejabat benar-benar mewakili rakyat, bukan mempermainkan amanat konstitusi,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan, tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, ojek online yang gugur dalam aksi sebelumnya merupakan peristiwa dari akumulasi panjang kemarahan rakyat terhadap sistem yang dianggap membusuk.

HMI memperingatkan pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan secara konkret. Jika tidak, aksi akan digelar kembali dengan jumlah massa lebih besar.

“Komitmen harus ada tindak lanjut, bukan hanya tanda tangan. Jika tidak, kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.

Dalam aksi yang digelar sejak siang hingga sore, massa HMI membawa sembilan tuntutan utama:

1. Evakuasi dan reformasi Institusi DPR secara menyeluruh.

2. Reformasi Institusi Polri secara menyeluruh.

3. Copot kapolri dan kapolda metro jaya.

4. Copot Anggota DPR yang Tidak memiliki Etika Kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat kegaduhan.

5. Audit independent DPR secara menyeluruh terhadap keuangan Legislatif mencakup fasilitas dan anggaran.

6. Usut Tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.

7. Efisiensi Gaji dan tunjangan DPR.

8. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

9. Usut tuntas kematian ojol dan demonstran yang menjadi korban. (*)