Wali Kota: Keamanan, Ketertiban, dan Ekonomi Kota Mojokerto Kondusif

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Mendagri bersama seluruh kepala daerah, yang dirangkaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Command Center Balai Kota Mojokerto, Selasa (2/9/2025).

Mendagri dalam kesempatan tersebut memberikan delapan arahan penting kepada seluruh kepala daerah. Diantaranya adalah pelaksanaan rapat koordinasi Forkopimda, duduk bersama dengan para tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama untuk kedamaian bangsa, hingga menggencarkan program-program pro rakyat seperti gerakan pangan murah dan bantuan sosial.

Mendagri juga meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang terkesan berlebihan. Agar tidak memamerkan kemewahan, membatasi perjalanan ke luar negeri, hingga memastikan kehadiran penuh di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.

Merespon hal tersebut, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa sejumlah langkah konkret telah dilakukan di Kota Mojokerto. Diantaranya telah menggelar rapat koordinasi Forkopimda bersama pimpinan fraksi DPRD, tokoh masyarakat, dan organisasi pemuda yang menghasilkan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum, pada Minggu (31/8/2025) lalu. 

Pemkot Mojokerto juga telah menggelar doa bersama dan istighosah serentak di seluruh kantor perangkat daerah, bahkan melibatkan para pengemudi ojek online (ojol) untuk mendoakan kedamaian bangsa, pada Senin (1/9/2025). 

“Kami berkomitmen menjaga kondusifitas daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat melalui program nyata seperti gerakan pangan murah di seluruh kecamatan, termasuk yang digelar kejaksaan dan polres,” ungkap Ning Ita.

Ning Ita menegaskan bahwa arahan Mendagri menjadi panduan penting bagi pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keamanan, ketertiban, dan ketenangan masyarakat. 

"Tentu kita berharap stabilitas keamanan dan ekonomi dapat terus terjaga, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah situasi yang sedang dihadapi bangsa seperti saat ini,” ucapnya. (*)