Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, MALANG – Komunitas driver ojek online (ojol) di Malang menyuarakan aspirasi agar pemerintah Indonesia segera menghadirkan aplikasi ojek online nasional yang dikelola negara. Aspirasi ini disampaikan oleh Sugianto, penasihat komunitas Malang Online Monster Squad (MoM Squad) sekaligus sekretaris Komunitas Malang Online Bersatu (MOB).
Menurutnya, kebutuhan akan aplikasi berbasis negara sudah mendesak karena selama ini semua aplikator besar yang beroperasi di Indonesia berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat keuntungan justru lebih banyak mengalir ke pihak asing, sementara driver dan penumpang di dalam negeri terbebani tarif yang tinggi.
“Sederhana saja mas. Kita ini driver masyarakat Indonesia, penumpang juga masyarakat Indonesia, beroperasi juga di Indonesia. Kenapa pemerintah tidak menyediakan aplikasi untuk rakyatnya? Yang ada sekarang semua dari luar negeri. Jalan dibangun pemerintah Indonesia, tapi yang menikmati hasil justru aplikator luar negeri,” tegas Sugianto, Minggu (14/9/2025).
Dia mencontohkan perbandingan tarif yang berlaku saat ini. Dari ongkos penumpang sekitar Rp47.000, driver hanya menerima Rp29.000 karena potongan aplikasi mencapai Rp18.000. Padahal, jika pemerintah membuat aplikasi sendiri dengan potongan lebih kecil, baik penumpang maupun driver sama-sama diuntungkan.
“Kalau tarif diturunkan jadi Rp40.000, potong 15 persen, penumpang bayar lebih murah Rp40.000, driver tetap menerima sekitar Rp34.000. Jadi masih saling menguntungkan. Bedanya, keuntungan potongan bisa masuk ke negara, bukan ke asing,” jelasnya.
Sugianto menilai, keberadaan aplikator asing ibarat “calo” yang hanya mengambil keuntungan tanpa ikut memikirkan beban operasional driver seperti ganti oli, ban, hingga perawatan kendaraan. Karena itu, pemerintah didorong segera menghadirkan satu aplikasi nasional resmi untuk ojek online.
“Kalau negara punya aplikasi, harganya bisa lebih murah. Driver dapat untung, penumpang juga diuntungkan. Negara pun tetap bisa ambil bagian dari potongan yang wajar. Intinya saling menguntungkan untuk rakyat Indonesia,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi ini sudah disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti ke tingkat lebih tinggi. Harapannya, wacana aplikasi ojek online nasional dapat diwujudkan agar ekosistem transportasi daring di Indonesia lebih adil dan berpihak pada masyarakat. (*)
| Pewarta | : Achmad Fikyansyah |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Wakil Ketua DPRD Jatim Kawal Operasi Balita Penderita Atresia Ani Asal Bojonegoro
Khofifah dan Fawait Kunjungi Keluarga Korban Kecelakaan Maut Probolinggo
Menkeu Purbaya Fokus Berantas Pita Cukai Rokok Palsu, Potensi Tambahan Pendapatan Negara
Masuk Ranu Kumbolo Tanpa Tiket, Pendaki Asal Tuban Diblacklist 5 Tahun
Purbaya: Dana Rp200 Triliun Dukung Pembiayaan Kopdes Merah Putih
Mantan Wali Kota Probolinggo HM Buchori Tutup Usia, Jejaknya Abadi di Hati Warga
Komisi A DPRD Jatim Berhasil Kawal Gaji Pegawai TPOP, Status Kepegawaian Masih Menunggu
Kenaikan Pajak Saat Krisis Iklim
PWI Pusat Umumkan Susunan Pengurus 2025–2030, Ahkmad Munir Pimpin Kabinet Persatuan
Pemerintah Terbitkan 8 Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025