Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada Agustus hingga 17 September 2025, sebanyak 5,9 juta siswa di 38 provinsi telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah.
"Untuk anak sekolah yang sudah kita periksa itu 5,9 juta," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi dalam konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Maria menyampaikan jutaan siswa yang menjadi peserta CKG itu berasal dari 91.184 satuan pendidikan dengan rincian 64.848 sekolah tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat, 16.903 SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat, 8.914 SMA/SMK/Madrasah Aliyah/sederajat, 431 Sekolah Luar Biasa (SLB), dan 88 pesantren.
Menurut dia, ke depannya Kemenkes akan menjalin kolaborasi dengan kementerian lain serta masyarakat untuk memperbanyak jumlah peserta CKG, baik di sekolah maupun bagi masyarakat umum.
"Nah, ini memang kita nanti lebih besar kolaborasi baik dengan masyarakat maupun dengan kementerian lain," kata dia.
Selain di sekolah, sejak diluncurkan pada Februari hingga 17 September 2025, terdapat sebanyak 29.864.651 atau 29,8 juta peserta yang telah memeriksakan kesehatannya lewat Program Cek Kesehatan Gratis di puskesmas-puskesmas di 38 provinsi.
"Jadi, sampai dengan hari kemarin, kita sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis dan 29,8 juta sudah kita periksa," kata dia.
Dalam program itu, ucap dia, sebanyak 10.226 puskesmas yang terlibat, dari total sebanyak 10.286 puskesmas yang ada di Tanah Air.
Maria menyampaikan peserta CKG tersebut didominasi oleh perempuan, yakni sebanyak 17.176.524 orang atau sekitar 57,5 persen. Sementara itu, peserta laki-laki mencapai 12.688.214 orang atau 42,5 persen.
Untuk meningkatkan jumlah peserta CKG, Maria mengatakan pemerintah akan mengembangkan pendekatan khusus seperti mengajak masyarakat mengikuti program itu menggunakan bahasa daerah.
"Saat ini, mengajaknya masih umum, belum berupa pesan-pesan yang mungkin pakai bahasa daerah dan seterusnya. Jadi, pendekatan-pendekatan khusus itu masih kita kembangkan," kata dia. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Harga Bahan Pokok di Pangandaran Mengalami Fluktuasi, Berikut Daftarnya
Kepemimpinan dan Krisis Regenerasi Organisasi Kampus
Pemerintah Masih Kaji Tarif Cukai Rokok Tahun 2026
Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan Kampung Haji Indonesia
Realokasi Tahap III Diajukan, Stok Pupuk Bersubsidi di Ponorogo Aman hingga Akhir 2025
Aktivis Aksi Mogok Makan di Polda, Begini Respons Kementerian HAM
Kemenko Polkam Tegaskan Pers Bagian Asta Cita Presiden Prabowo
Berantas Tiket Palsu Objek Wisata, Pemkab Pangandaran Siap Berlakukan Sistem Digital
Menkeu Purbaya Tegaskan Belanja Daerah 2026 Diawasi Ketat
Likuiditas UMKM