Hari Santri Nasional 2025, Gus Hamim: Negara Harus Hadir Memajukan

TIMESINDONESIA, MALANG – Ketua PCNU Kabupaten Malang, KH. Hamim Kholili mengajak semua pihak untuk bisa menempatkan santri dan keberadaan pesantren. Menurutnya, santri dan pesantren merupakan pilar bangsa yang tidak bisa dinafikan. 

"Kita tahu santri dan pesantren sudah ada bahkan sebelum NKRI ini berdiri. Semangat Resolusi Jihad santri sudah mengantarkan kemerdekaan negara kita. Santri dan hasil pendidikan di pesantren juga telah mengisi perjalanan bangsa di Republik ini," terang Gus Hamim Kholili, usai Apel Hari Santri Nasional (HSN) 2025, di Kantor Bupati Malang di Kepanjen, Rabu (22/10/2025). 

Gus Hamim menyatakan berterima kasih dan apresiasi terhadap pemerintah yang sudah menetapkan Hari Santri Nasional tiap 22 Oktober. Dengan diperingati, HSN tidak sekadar seremonial, melainkan tetap menjadi momen refleksi bagi santri juga kalangan pesantren, untuk lebih meneguhkan perannya. 

Dalam tradisi santri dan pesantren, kata Gus Hamim, ada tugas hal yang selalu diajarkan dan dipegang teguh. Salah satunya, bagaimana kita semua menghadirkan yang baik dan bisa terus baik dan lebih baik lagi. Juga, supaya kita menjaga dan mempertahankan hal-hal baik dan kemaslahatan. 

Karena itu pula, lanjut Gus Hamim, semangat resolusi jihad semestinya tidak berhenti setelah mengusir penjajah. Lebih dari itu, jihad harus ditegakkan terhadap semua dimensi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 

"Permasalahan bangsa saat ini lebih kompleks. Maka, spirit resolusi jihad masih relevan diwujudkan secara lebih makro. Para santri harus tetap punya ruang dan kesempatan untuk lebih berkiprah, seperti turut mewujudkan penuntasan kemiskinan ekstrem," tandasnya. 

Lebih lanjut, Gus Hamim juga menyinggung persepsi masyarakat terhadap tokoh santri dan pesantren saat ini dan mendatang. Menurutnya, semua pihak harus sama-sama refleksi, tabayun atas peran masing-masing. 

"Jangan hanya para kiai dituntut mendidik dan menanamkan akhlak santri, tetapi ada yang belum selesai untuk lingkungan pesantren yang benar-benar sesuai harapan. Pemerintah juga perlu bertanya, apakah benar-benar sudah hadir untuk pesantren," ujar Gus Hamim. (*)