Trump Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Israel semakin terjepit. Kali ini datangnya justru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa ia tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat. 

"Saya tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat, baik saya berbicara atau tidak tentang hal itu  dengan Netanyahu," katanya seperti dilansir Al Jazeera.

Dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan Muslim, Selasa lalu, menurut sumber, Donald Trump telah meyakinkan para pemimpin Arab dan Muslim, ia tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang sudah diduduki

Ia kekhawatiran, bahwa Arab dan Muslim akan melakukan pembalasan setelah sejumlah negara bergerak mengakui kenegaraan Palestina .

Presiden AS itu juga menyampaikan rencana 21 poin untuk perdamaian di Timur Tengah kepada para pemimpin regional yang berkumpul di New York itu saat menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Utusan khusus Trump, Steve Witkoff juga menyebut pertemuan dengan para pemimpin dari berbagai negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, dan Turki itu "produktif." 

Ia bahkan mengatakan terobosan bisa segera terjadi dalam upaya mengakhiri perang di Jalur Gaza, tempat Israel terus melancarkan kampanye militer mematikan dengan ambisi merebut Kota Gaza .

"Kami menyampaikan apa yang kami sebut rencana 21 poin Trump untuk perdamaian di Timur Tengah di Gaza," ujar Witkoff di KTT Tahunan Concordia, sebuah konferensi di sela-sela Sidang Umum.

"Saya pikir ini menjawab kekhawatiran Israel, serta kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini. Dan kami berharap, dan bisa saya katakan bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan," tambahnya.

Tidak diketahui kemajuan apa yang telah dicapai, karena janji-janji sebelumnya tentang kemajuan dalam perundingan juga gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri serangan Israel terhadap Gaza dan pembebasan para sandera di daerah kantong itu.

Konflik yang meningkat di Timur Tengah telah menjadi titik fokus Majelis Umum minggu ini, dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato melalui video pada pertemuan tersebut pada hari Kamis karena bersama pejabat otoritas Palestina lainnya visanya dicabut AS.

Serangan 7 Oktober Tidak Mewakili Rakyat Palestina

"Warga Palestina di Gaza telah menghadapi perang genosida, penghancuran, kelaparan, dan pengusiran oleh Israel," katanya, sambil menambahkan bahwa warga Palestina menolak serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu dan tindakan itu tidak mewakili rakyat Palestina.

Dalam memaparkan visinya tentang seperti apa pemerintahan setelah perang usai, Abbas mengatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan di Gaza.

Abbas, sebagai kepala Otoritas Palestina, telah berselisih dengan Hamas sejak militan Islamis tersebut memenangkan pemilihan umum kota dan memaksa pesaing mereka yang lebih moderat keluar dari Gaza pada tahun 2007.

"Otoritas Palestina, yang sebagian mengendalikan Tepi Barat yang diduduki, siap memikul tanggung jawab penuh atas pemerintahan dan keamanan di daerah kantong tersebut," kata Abbas lagi.

Berbicara kepada para menteri luar negeri negara-negara Teluk pada hari Rabu selama sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan pihaknya memahami dengan sangat jelas bahwa situasi di Gaza, situasi dengan Israel dan Gaza merupakan perhatian utama bagi semua orang yang hadir di ruangan Majelis Umum PBB.

"Kami ingin konflik ini segera berakhir," ujarnya. "Kami ingin segera berakhir," tegasnya lagi.

Rubio menambahkan bahwa beberapa pekerjaan yang sangat penting sedang berlangsung, bahkan saat kita berbicara, dan berharap untuk mencapainya sesegera mungkin.

Jaminan Trump kepada para pemimpin Arab bahwa ia tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat itu muncul setelah anggota sayap kanan dari koalisi pemerintah rapuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ngotot menyerukan langkah itu. Sementara sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Palestina sudah membuat gambaran bahwa Tepi Barat nantinya  sebagai wilayah inti bagi negara Palestina yang diakui secara internasional, di samping Gaza dan Yerusalem timur.

Karena itu aneksasi wilayah tersebut, yang telah diduduki Israel sejak 1967, akan semakin membahayakan tujuannya.

Kini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menggariskan, bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang oleh Palestina sudah dicanangkan sebagai wilayah inti Negara Palestina. Lebih dari 150 negara di dunia telah mengakui kenegaraan Palestina. (*)