TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sembilan bulan sejak Januari 2025 telah menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.
"Sudah sekitar 600 ribu orang bekerja di dalam MBG, ini belum dihitung dengan petaninya," kata Dadan di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Untuk tiap-tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan sudah ada 300 ribu pekerja yang melayani Program MBG hingga September 2025.
"Itu belum yang di supplier (pemasok) karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier, dan satu supplier biasanya memperkerjakan antara lima sampai 15 orang, jadi kalau dihitung dengan supplier ya sekitar 600 ribu orang tadi sudah bekerja untuk MBG," ujar dia.
Dadan mengemukakan, organisasi yang bekerja untuk melayani MBG semakin lama semakin berkembang, sementara untuk tahun 2025 saja, Presiden Prabowo Subianto menargetkan harus ada 82,9 juta penerima manfaat MBG, sehingga tidak heran jika BGN memiliki alokasi anggaran terbesar dari seluruh kementerian/lembaga di Indonesia.
"Jadi ini memang organisasi yang semakin lama, semakin besar, dan Anda harus tahu bahwa anggarannya juga terbesar, jadi wajar kalau kebutuhan organisasinya meningkat dan harus ada orang yang lebih fokus pada hal-hal itu," ujar dia.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tambahan sebesar Rp268 triliun untuk 2026 akan diprioritaskan untuk program pemenuhan gizi nasional.
"Anggaran sebesar Rp268 triliun pada tahun 2026 dengan stand by Rp67 triliun karena totalnya Rp335 triliun. Sekitar 96 persen untuk program pemenuhan gizi nasional dan 4 persen untuk dukungan manajemen," tuturnya.
Melalui MBG, lanjut Dadan, ada potensi ekonomi yang luar biasa di daerah untuk dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga UMKM dan para petani. Untuk itu, ia meminta para pemuda agar kembali ke desa untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
"Jadi, kami harapkan sebetulnya dengan adanya program ini, para pemuda kembalilah ke desa, optimalkan daerah-daerah itu, optimalkan tanah-tanah yang menganggur tetapi cukup subur untuk diproduksi," ucapnya. (*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Deasy Mayasari |
Harga Bahan Pokok di Pangandaran Mengalami Fluktuasi, Berikut Daftarnya
Kepemimpinan dan Krisis Regenerasi Organisasi Kampus
Pemerintah Masih Kaji Tarif Cukai Rokok Tahun 2026
Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan Kampung Haji Indonesia
Realokasi Tahap III Diajukan, Stok Pupuk Bersubsidi di Ponorogo Aman hingga Akhir 2025
Aktivis Aksi Mogok Makan di Polda, Begini Respons Kementerian HAM
Kemenko Polkam Tegaskan Pers Bagian Asta Cita Presiden Prabowo
Berantas Tiket Palsu Objek Wisata, Pemkab Pangandaran Siap Berlakukan Sistem Digital
Menkeu Purbaya Tegaskan Belanja Daerah 2026 Diawasi Ketat
Likuiditas UMKM