Politik
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – style="text-align:justify">Polemik kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai kritik. Alih-alih disambut positif, kebijakan ini justru dianggap menambah jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi situasi ekonomi sulit.
Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhadi, Ph.D., menyebut kebijakan tersebut gagal menunjukkan empati sosial. Menurutnya, DPR tidak memiliki sensitivitas terhadap krisis ekonomi yang menekan daya beli masyarakat, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta belum pulihnya sektor usaha pasca pandemi.
“Kebijakan ini tidak hanya keliru, tetapi juga gagal diterima publik. DPR menunjukkan lemahnya sense of crisis dan buruknya komunikasi kepada masyarakat,” ujar Nurhadi, Kamis (28/8/2025)
Nurhadi menilai, kenaikan tunjangan DPR semakin menegaskan kesenjangan sosial. Ia membandingkan, pendapatan bulanan anggota dewan setara dengan ratusan kali gaji guru honorer.
“Ketika rakyat kecil masih kesulitan mencari pekerjaan, langkah DPR menambah penghasilan mereka sendiri justru mempertebal ketidakadilan,” ungkapnya.
Bertentangan dengan Prinsip Keadilan
Dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, kebijakan yang memberi keuntungan pada kelompok tertentu seharusnya berpihak kepada mereka yang paling rentan.
“Dalam konteks ini, seharusnya yang diprioritaskan adalah kelompok miskin, bukan justru anggota dewan yang jumlahnya hanya sekitar 500 orang,” jelas Nurhadi.
Ia juga menyoroti prinsip utilitarianisme yang menekankan manfaat bagi banyak orang. “Kebijakan publik idealnya memberikan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas, bukan hanya segelintir elite politik,” katanya.
Menutup pernyataannya, Nurhadi mengingatkan DPR agar memperbaiki komunikasi publik dan lebih peka terhadap kondisi sosial-ekonomi rakyat.
Sementara bagi masyarakat sipil, ia mendorong agar tetap aktif melakukan kontrol sosial. “Demonstrasi yang berlangsung belakangan ini membuktikan rakyat masih mau bersuara, dan suara itu masih penting untuk didengar,” paparnya. (*)
| Pewarta | : A. Tulung |
| Editor | : Faizal R Arief |
PBNU Serukan Kesabaran Aparat dan Kedamaian dalam Aksi Unjuk Rasa
Kronologi Meninggalnya Affan Kurniawan Terlindas Rantis Brimob
KUA-PPAS Perubahan Kota Malang Fokus pada Program Prioritas Nasional
Pasca Kematian Ojol, Hari Ini Tak Ada Satupun Polisi yang Jaga Lalulintas di Jakarta
Ojol Affan Kurniawan Meninggal Dilindas Rantis Brimob, Ini Tuntutan PMII Tasikmalaya
Polisi Brutal yang Melukai Demokrasi Rakyat
Buka Posko Pengaduan, APPSI Kota Madiun Advokasi Pedagang Pasar Tradisional
Project Y Duet Han So Hee dan Jeon Jong Seo Mencuri Emas
Ansor Wonokromo Lamongan Kecam Kebrutalan Aparat Pada Massa Aksi Parlemen
Ahmad Sahroni Dicopot sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI