Tepis Isu Dualisme, PP KAMMI Tegaskan Kepemimpinan Sah Amri Akbar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Isu dualisme di tubuh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akhirnya dijawab tegas. Pengurus Pusat KAMMI menggelar konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/9/2025), memastikan bahwa kepemimpinan organisasi mahasiswa Islam itu sah berada di bawah komando M. Amri Akbar.

“Untuk seluruh kader KAMMI se-Indonesia, tidak ada dualisme seperti informasi yang beredar. Kita mengikuti SK Kemenkumham. Hanya ada satu kepengurusan sah, yaitu di bawah pimpinan saya,” tegas Amri Akbar.

Pernyataan itu diperkuat dengan dokumen resmi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: AHU-0001590.AH.01.08. Tahun 2025, kepengurusan KAMMI telah disahkan secara legal. Artinya, setiap klaim kepengurusan lain otomatis dianggap ilegal dan melawan hukum.

Dalam kesempatan itu, Amri juga mengajak seluruh kader KAMMI di berbagai daerah untuk menutup perdebatan soal legitimasi kepengurusan. Baginya, perbedaan pandangan tidak boleh memecah belah organisasi.

“Kami mengajak semua pihak di KAMMI, tanpa terkecuali, untuk bersama-sama membangun dan memajukan organisasi ini. Jangan ada ujaran kebencian yang justru merusak ukhuwah kita,” katanya.

Seruan ini menegaskan posisi KAMMI sebagai wadah mahasiswa muslim yang harus menjadi perekat bangsa, bukan sebaliknya.

Soroti Situasi Nasional

Tak hanya bicara internal, Amri juga menyoroti kondisi bangsa. Ia menegaskan pentingnya supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi dan kedaulatan rakyat. “Supremasi sipil adalah landasan fundamental bagi keberlangsungan demokrasi. Pemerintah harus konsisten menjaganya,” ujarnya.

Amri menuntut Presiden segera membentuk tim investigasi independen terkait kerusuhan akhir Agustus 2025. Menurutnya, dugaan makar harus diusut tuntas, sementara tindakan represif aparat terhadap massa aksi juga wajib ditindak.

“Kami meminta Presiden RI segera membentuk tim investigasi independen, mengusut oknum-oknum yang melanggar hukum, dan memberi jaminan keadilan bagi rakyat,” tegasnya.

Selain politik, Amri juga menyoroti masalah ekonomi. Ia menilai alokasi APBN seharusnya lebih berpihak kepada rakyat. Fokus harus diarahkan ke sektor kesehatan, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan sosial.

“Yang dibutuhkan masyarakat sederhana: peningkatan kesejahteraan guru, buruh, pekerja informal seperti ojol. Selama ini perhatian untuk mereka masih minim,” ungkapnya.

Amri juga mendorong pemerintah menerapkan sistem pajak progresif yang lebih adil. “Kelompok kaya harus membayar lebih besar, sementara masyarakat berpendapatan rendah dibebaskan dari beban pajak yang tidak proporsional. Hanya dengan cara itu, pemerataan ekonomi bisa tercapai,” tambahnya. (*)