Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menegaskan bahwa proses pemilihan ketua umum untuk periode 2025-2030 akan digelar dalam Muktamar ke-10 dengan menggunakan 676 suara sah yang dimiliki oleh para peserta muktamar dari total 1.384.
Arwani memaparkan bahwa komposisi suara tersebut bersumber dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta badan otonom partai, di mana masing-masing lembaga menyumbang satu suara.
“Yang dari 670-an suara itu nanti mau milih siapa, tentu yang mayoritas yang menang,” ujar Arwani dalam acara Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Ia menekankan bahwa seluruh rangkaian pemilihan akan dipandu oleh steering committee (SC) sejak sidang paripurna pertama hingga penutupan muktamar. Agenda dimulai dengan acara pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan jadwal dan tata tertib, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020-2025, serta tahapan pemilihan ketua umum.
Menurut Arwani, muktamar tidak hanya berfungsi sebagai ajang memilih pimpinan, melainkan juga menjadi forum permusyawaratan tertinggi untuk menetapkan arah dan kebijakan partai dalam lima tahun mendatang. Selain itu, forum ini akan membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengambil keputusan-keputusan strategis lainnya.
“Muktamar ini bukan hanya soal kepengurusan baru, tetapi juga diharapkan banyak membahas perbaikan-perbaikan dan pembaruan di PPP,” jelasnya.
Mengenai calon ketua umum, Arwani menyatakan bahwa mekanisme forum muktamarlah yang akan menetapkan kandidat secara resmi. Meski demikian, sejumlah nama seperti Mohamad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie telah banyak disebutkan di media.
“Apakah tiga nama itu akan benar-benar menjadi kandidat, nanti kita lihat di forum muktamar. Apapun hasilnya, kita kembalikan kepada muktamirin,” katanya.
Arwani menambahkan bahwa proses pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada para muktamirin. Dia menegaskan tidak akan ada intervensi kelembagaan dari DPP terhadap pilihan DPW atau DPC, meskipun setiap kader secara individu diperbolehkan mendukung kandidat tertentu.
“Kalau teman-teman DPP tentu bebas, mau jadi tim sukses juga bebas. Yang penting semuanya harus jadi tim sukses PPP,” tegasnya.
Ia berharap agar muktamar dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah serta mengutamakan nilai persatuan partai. “Semoga forum ini benar-benar mengedepankan musyawarah untuk membesarkan PPP,” harap Arwani.
Muktamar ke-10 PPP resmi dibuka pada sore hari dengan mengusung tema "Transformasi PPP Untuk Indonesia". Acara ini dihadiri oleh pengurus DPW, utusan DPC, serta pengurus DPP, dan akan berlangsung hingga tanggal 29 September. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Faizal R Arief |
Pipanisasi di Wonorejo Situbondo Rampung, Gubernur Khofifah Target Aliri 350 Rumah Tangga
Presiden Prabowo Subianto: Belanda Kembalikan 30 Ribu Artefak Bersejarah ke Indonesia
338 Mahasiswa ITNY Resmi Diwisuda, Zico Persembahkan Gelar untuk Mendiang Ayah
Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak Ditunjuk sebagai Kapolrestabes Medan yang Baru
Pawai Budaya Hari Jadi ke-666, Dokter Aminuddin: Motor Penggerak Probolinggo Bersolek
SBY Tandatangani Prasasti dan Bahas Keamanan Daerah di Mapolres Pacitan
Muktamar ke-10 PPP, Plt. Ketum PPP Mardiono: Demokrasi Harus Dilakukan dengan Santun
Mantan Bos Pertamina Sebut Tanjakan Ijen Banyuwangi dalam Mainsepeda Thrilogy
Bantuan Pendidikan untuk Rehab Sekolah di Kabupaten Malang Dikerjakan Secara Swakelola
Janji Perbaikan Sistem, Presiden Prabowo Subianto Minta Kasus Keracunan Program MBG Tidak Dipolitisasi