Fraksi Gerindra Kritik Target PAD Sidoarjo yang Hanya Naik 1,7 Persen

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo bersama Pemkab Sidoarjo tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, eksekutif memproyeksikan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 1,70 persen.

Angka itu dinilai terlalu rendah jika dibandingkan dengan target pertumbuhan PAD Sidoarjo tahun sebelumnya yang mencapai 34,83 persen.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial, menilai proyeksi tersebut mencerminkan sikap pesimistis pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo seolah tidak percaya diri terhadap kemampuan fiskalnya sendiri.

“Pertumbuhan PAD tahun anggaran 2024–2025 mencapai 34,83 persen. Tapi dalam rancangan APBD 2026, pemerintah hanya menargetkan kenaikan 1,70 persen. Ini menunjukkan pemerintah tidak percaya diri dengan kemampuan fiskalnya sendiri,” ujar Muzayin di Sidoarjo, Selasa (14/10/2025).

Muzayin, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, desentralisasi fiskal seharusnya mendorong daerah lebih berani dan mandiri dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.

“Esensi desentralisasi fiskal itu keberanian daerah membiayai pembangunan dari potensi yang ada. Kalau target PAD saja dibuat rendah, berarti pemerintah daerah tidak yakin dengan kemampuannya,” tegasnya.

Sikap pesimistis itu, lanjut Muzayin, juga terlihat dari penurunan belanja modal tahun 2026 sebesar 26 persen, dari Rp790,3 miliar menjadi Rp582,7 miliar. Ia menilai, penurunan ini berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Belanja publik justru dikurangi, sementara fasilitas internal birokrasi tetap aman. Ini kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk dorongan moral, Fraksi Gerindra bahkan mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN hingga 50 persen. Usulan itu dimaksudkan sebagai sinyal agar aparatur pemerintah tidak terjebak dalam zona nyaman dan lebih bersemangat melayani masyarakat.

"Kami tidak akan mengusulkan pemotongan itu kalau aparatur menunjukkan semangat kerja untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo,” tegas Muzayin.

Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo menegaskan akan mengawal pembahasan APBD 2026 secara kritis dan konstruktif. Tujuannya agar arah kebijakan fiskal daerah tetap sejalan dengan semangat kemandirian dan keberanian fiskal, demi mendorong kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. (*)