Ekonomi Derap Nusantara

Pemerintah Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 5% di Akhir 2025, Didorong Kesepakatan Tarif AS-Indonesia

Senin, 21 Juli 2025 - 23:24 | 6.98k
Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Kamis (12/6/2025) malam. (FOTO: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa)
Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Kamis (12/6/2025) malam. (FOTO: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2025, didorong oleh kesepakatan penurunan tarif impor dengan Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19%.

Febrio Kacaribu, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menyatakan bahwa keberhasilan negosiasi ini akan memperkuat ekspor di paruh kedua tahun.

Advertisement

"Dengan adanya tarif yang berhasil kita negosiasikan dari 32 turun ke 19 persen, kami melihat ekspor di paruh kedua tahun ini akan jauh lebih tangguh (resilient). Ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat," ujarnya di Jakarta, Senin (21/5/2025).

Dukungan Kesepakatan Perdagangan
Kepercayaan diri pemerintah juga didukung penyelesaian IEU-CEPA setelah hampir 10 tahun negosiasi. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, menegaskan bahwa tarif 19% dengan AS merupakan hasil kesepakatan final antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump.

"Angka tersebut bersifat final dan binding. Ini adalah hasil kesepakatan tertinggi antarkepala negara," jelas Airlangga. Sebagai perbandingan, Vietnam dan Filipina dikenai tarif 20%, sedangkan Kamboja dan Thailand mencapai 36%.

Dampak pada Sektor Tekstil
Negara pesaing Indonesia di sektor tekstil masih menghadapi tarif lebih tinggi, seperti Bangladesh (35%), Sri Lanka (30%), dan India (27%). Selain itu, hambatan non-tarif dengan AS juga telah diselesaikan dan akan dituangkan dalam joint statement mendatang.

Jaminan Swasembada Pangan
Menanggapi kekhawatiran lonjakan impor, Airlangga menekankan bahwa tidak akan ada peningkatan signifikan. Pemerintah hanya mengalihkan sumber impor komoditas seperti gandum dan kedelai dari Australia dan Ukraina tanpa mengganggu program swasembada pangan.

"Kita tidak akan mengganggu program swasembada. Swasembada pangan tetap kita jaga. Yang dilakukan hanyalah pengalihan sumber impor bahan baku pangan tersebut," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES