Strategi Menkeu: Dana Rp200 T di Himbara Bikin Likuiditas Melejit

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuat likuiditas perekonomian meningkat.

“Penempatan kas pemerintah Rp200 triliun sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Advertisement

Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), ujar dia. 

Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai 8,0 persen (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan 6,5 persen (yoy) pada Juni 2025.

Ke depan, Purbaya mengatakan pemerintah akan memperkuat investasi, termasuk melalui peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, serta Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun akan diperkuat melalui percepatan implementasi program strategis, sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mendukung aktivitas konsumsi dan produksi.

Di samping itu, pemerintah juga bakal bersinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan dalam memberikan stimulus dan dukungan insentif bagi sektor prioritas, lanjutnya. 

Dengan perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan, Purbaya mengaku optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5 persen (yoy) pada triwulan IV-2025.

Proyeksi itu juga diperkuat oleh dukungan stimulus pemerintah sebesar Rp34,2 triliun.

Adapun untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk sepanjang tahun, Purbaya membidik angka sebesar 5,2 persen. “Secara full year 2025, diproyeksikan tumbuh hingga 5,2 persen".

Dalam rapat KSSK pada Jumat (31/10), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respons kebijakan yang efektif.

KSSK meyepakati upaya bersama untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK serta kementerian/lembaga lain dengan tujuan memastikan stabilitas sistem keuangan terus terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.