Banjir Bali Disebut Akibat Tutupan Hutan Minim, Menteri LH Pertimbangkan Moratorium Pembangunan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali kembali menyoroti persoalan serius tata ruang dan kerusakan lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut minimnya tutupan hutan di Pulau Dewata menjadi salah satu penyebab utama banjir Bali.

Menurut Hanif, tutupan hutan di kawasan Bali bagian utara hingga Gunung Batur sangat rendah, yakni kurang dari 4 persen. Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai, hanya sekitar 1.200 hektare yang memiliki tutupan pohon.

Advertisement

“Ini sangat kecil. Pohonnya hampir tidak ada. Kita harus mengubah semua detail rencana lanskap di Bali,” tegas Hanif saat meninjau langsung kondisi banjir di Tabanan, Sabtu (13/9/2025).

Alih Fungsi Lahan Picu Krisis Resapan Air

Selain tutupan hutan yang minim, alih fungsi lahan masif juga memperparah masalah. Hanif menilai resapan air di Bali terus berkurang seiring pesatnya pembangunan. Kondisi ini, kata dia, membutuhkan pembenahan tata ruang dari kawasan tengah hingga selatan Bali yang menjadi jalur utama aliran sungai.

Kementerian Lingkungan Hidup memastikan siap bergandengan tangan dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam penegakan hukum dan penguatan tata kelola lingkungan. Hanif bahkan membuka opsi moratorium pembangunan di Bali, mengingat populasi manusia dan tekanan pembangunan yang semakin tinggi.

Curah Hujan Ekstrem dan Sampah Jadi Faktor Banjir Bali

Meski faktor alam seperti curah hujan ekstrem pada Selasa (9/9) disebut sebagai pemicu banjir terbesar di Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Jembrana, Menteri LH menegaskan persoalan drainase dan sampah tidak bisa diabaikan.

“Masih banyak timbulan sampah yang menyumbat saluran air. Kebijakan provinsi sudah ada, mulai dari pelarangan air kemasan hingga pembatasan plastik sekali pakai. Tapi kalau tidak didukung semua pihak, masalah ini tidak akan selesai,” kata Hanif.

Pemerintah Pusat Siapkan Kajian Lingkungan Strategis

Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat tengah menyiapkan kajian strategis lingkungan hidup yang akan menjadi rujukan Pemprov Bali. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat tata ruang sekaligus menjadi dasar kebijakan pembangunan di masa depan.

Hanif menegaskan bahwa Bali, sebagai destinasi wisata dunia, membutuhkan perhatian khusus. “Kita harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan daya dukung lingkungan Bali,” ujarnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.