Abaikan Protes Warga, Wali Kota Banjar Keukeuh Berencana Beli Mobil Dinas Baru

TIMESINDONESIA, BANJAR – Wali Kota Banjar Ir H Sudarsono merespons gelombang protes masyarakat yang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar mengurungkan rencana pembelian mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.

Masyarakat menilai pengadaan mobil dinas belum perlu dilakukan mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk serta banyaknya infrastruktur jalan kota yang rusak parah.

Advertisement

Menanggapi protes tersebut, Wali Kota Sudarsono justru meminta warga untuk mempertanyakan kembali nasib mobil-mobil dinas kepala daerah sebelumnya.

"Kenapa itu tidak dipertanyakan? Warga tahu tidak saat ini mobil dinas wakil wali kota kondisinya bagaimana termasuk mobil Patwal kita yang sering mogok," ujarnya saat melayani pertanyaan sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan di Aula Pajajaran, Selasa (16/9/2025).

Sudarsono menjelaskan bahwa tiga unit mobil dinas yang rencananya dibeli melalui APBD murni 2026 diperuntukkan bagi mobil dinas Wakil Wali Kota dan Patwal, bukan untuk dirinya sebagai Wali Kota.

"Bukan buat Wali Kota. Kalau saya nanti dapat bantuan mobil operasional Alphard dari provinsi. Jadi, (mobil dinas) itu diperuntukan buat Wakil Wali Kota dan Patwal. Dua unit saja dulu, kita lihat nanti apakah mengurangi anggaran sebelumnya atau bagaimana untuk satu unit lainnya lagi nanti kita manfaatkan, kita lihat dari APBD yang ada," katanya.

Wali Kota juga membantah isu bahwa mobil dinas tersebut juga diperuntukkan untuk memfasilitasi TP PKK Kota Banjar. "Kalau PKK menggunakan mobil kijang yang ada saja," tegasnya.

Sudarsono mengungkit bahwa dirinya sempat menolak pengadaan mobil dinas pada APBD murni tahun 2025 karena saat itu belum dilantik sebagai Wali Kota. Ia juga optimis ke depannya anggaran pemerintah akan sehat kembali karena sudah tidak ada gagal bayar ataupun defisit anggaran.

"Jadi tetap kita anggarkan untuk mobil dinas ya," tutupnya.

Rencana pengadaan mobil dinas pada APBD 2026 sebelumnya dibantah Wali Kota Banjar untuk fasilitas eksekutif. Saat itu, Sudarsono justru menyebut bahwa mobil dinas tersebut di anggarkan untuk pimpinan DPRD.

Sudarsono akhirnya mengaku bahwa mobil dinas dianggarkan untuk Wakil Wali Kota dan Patwal setelah bantahannya menuai sorotan Posnu Kota Banjar yang menyebut bahwa pos anggaran mobil dinas berasal dari Setda, sehingga tak beralasan jika Wali Kota kemudian mengalihkan peruntukannya ke DPRD.

Kepala Bappelitbangda Kota Banjar, dr Andi Bastian sebelumnya mengungkap bahwa sebetulnya pengadaan mobil dinas pada APBD 2025 memang dicoret karena efisiensi.

"Tahun 2024 memang mengusulkan mobil dinas untuk di APBD 2025 tapi dicoret karena instruksi efisiensi dari pemerintah pusat," ucapnya.

Rencana pembelian mobil dinas ini tetap menjadi sorotan masyarakat Banjar yang berharap Pemkot lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak lainnya, terutama perbaikan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.