Dapat Respon Positif, DPRD Bondowoso Pastikan Anggaran untuk Rantas di P-APBD 2025

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Program Infrastruktur Jalan Tuntas (Rantas) yang menjadi janji politik Bupati Abd Hamid Wahid dan Wabup As'ad Yahya Syafi'i (Rahmad), sudah mulai berjalan.

Program yang berupa perbaikan jalan rusak di sejumlah titik itu mendapatkan respon positif dari masyarakat Bondowoso. 

Advertisement

Salah seorang warga di Kecamatan Maesan, Pak Diah mengaku mendapatkan manfaat karena akses utama di desanya telah dibangun. 

“Terimakasih bapak Bupati Bondowoso, juga bapak Dhafir (Ketua DPRD Bondowoso),” ucapannya.

Menurutnya, jalan tersebut bermanfaat untuk kegiatan ekonomi seperti aktivitas ke pasar dan ke sawah. “Alhamdulillah sudah selesai dibangun,” paparnya. 

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menjelaskan, Program Rantas memang menjadi visi misi pasangan Rahmad. 

Menurutnya, berdasarkan hasil survei 65 persen lebih masyarakat berharap pembangunan infrastruktur jalan. 

“Tetapi saya berharap selaku pimpinan DPRD, agar masyarakat bersabar. Komitmen kami iya, kami selalu akan memberikan dukungan kepada bupati untuk bersama-sama mencari solusi agar jalan ini bisa tuntas,” tegasnya, Senin (22/9/2025). 

Menurutnya, APBD Tahun 2025 ini disusun awal 2024 pada saat Musrembang, kemudian ditetapkan DPRD Bulan November 2024.

Selanjutnya ada kabar kurang baik pada Bulan Februari 2025. Dimana kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. 

“Efisiensi yang dimaksud, bukan dana program A dikurangi untuk dipindahkan ke program B. Tapi efisiensi dimaksud, pemerintah pusat tidak mentransfer ke daerah,” paparnya. 

Akibat kebijakan itu lanjut dia, DAU Earmark untuk jalan, senilai Rp 60 miliar lebih untuk Kabupaten Bondowoso tidak ditransfer pemerintah pusat. 

Padahal menurut Ketua DPC PKB Bondowoso tersebut, perencanaan termasuk titik jalan yang akan diaspal sudah dipetakan. 

“Tapi uangnya kemudian tidak ditransfer untuk pembangunan jalan poros kabupaten, desa dan semacamnya,” imbuhnya.

Karena itu Bupati dan DPRD harus mencari solusi. Salah satunya belanja di DPRD juga dikurangi kemudian digeser ke jalan, karena rakyat menunggu percepatan pembangunan terutama di bidang transportasi. 

“Maka pak bupati saya dan para pimpinan berdiskusi mana anggaran yang akan dikurangi dan kita arahkan ke jalan,” paparnya. 

Adapun untuk DAU earmark Jalan yang tidak ditransfer sebesar Rp 60 miliar, diperkirakan bisa pembangunan jalan hampir 100 Km. 

Ia menegaskan untuk di P-APBD yang akan ditetapkan pada minggu ini juga akan ada alokasikan anggaran baru untuk jalan. 

“Nanti ada tambahan. Kemudian untuk 2026, InsyaAllah selama ini yang menjadi pertanyaan Widuri-Cermee, InsyaAllah tuntas,” pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.