Dampak Proyek Drainase Suhat, Ketua DPRD Kota Malang Minta Pemkot Tepati Janji

TIMESINDONESIA, MALANG – Proyek pembangunan gorong-gorong di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) Kota Malang kembali menuai sorotan. Setelah para pelaku usaha di kawasan tersebut mengeluhkan dampak penurunan penjualan akibat pengerjaan proyek, kini giliran Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, angkat bicara.

Amithya menyatakan pihaknya akan segera turun langsung untuk meninjau kondisi di lapangan dan memastikan komunikasi antara pihak pelaksana proyek dengan para pelaku usaha berjalan dengan baik.

Advertisement

“Akan kami cek ke sana. Seperti apa kondisinya, dan apakah sudah ada komunikasi dengan para pengusaha di sekitar lokasi proyek,” ujar Amithya, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, proyek drainase tersebut memang penting untuk penanganan banjir di kawasan Suhat. Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha segera kembali normal.

“Kami berharap proyek ini bisa cepat selesai, supaya kondisi di sana kembali normal dan tidak mengganggu roda ekonomi,” ungkapnya.

Amithya juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban dari pihak terkait apabila proyek yang dikerjakan dengan anggaran besar tersebut nantinya tidak memberikan hasil yang signifikan.

“Kalau nanti ternyata setelah proyek selesai tapi masih tetap banjir, tentu harus kita pertanyakan. Provinsi sudah memberikan program yang luar biasa, tapi kalau tidak jadi solusi berarti ada yang salah di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memastikan agar seluruh program pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota maupun provinsi, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Ini akan kami gali dan evaluasi, termasuk semua program yang sudah terlaksana. Kami ingin setiap proyek benar-benar memberi solusi, bukan menambah masalah baru,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pelaku usaha di Suhat, Kota Malang mengeluh turunnya penjualan gara-gara akses menuju toko mereka tertutup proyek drainase.

Bahkan, penurunan omset bisa lebih dari 50 persen dan membuat mereka harus gigit jari.

Proyek yang dikerjakan Pemprov Jatim dengan anggaran APBD Jatim sebesar Rp30,1 miliar ini, untuk pemasangan drainase sepanjang 1,3 kilometer dengan waktu pengerjaan 180 hari atau berakhir pada November 2025 mendatang.

Kini, akibat pembongkaran total jalan, para pelaku usaha hanya diberi akses jembatan kayu yang rawan jebol. Akibatnya, banyak konsumen yang enggan mampir ke warung-warung tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.