Rakor Forkopimda Jatim, Minimalisir Potensi Konflik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota dan Forkopimcam se-Jawa Timur dalam rangka Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum.

Rakor berlangsung di Grand City Convention dan Exhibition Surabaya, Lantai 3, Jalan Gubeng Pojok Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Advertisement

Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya Sujatmiko, dan perwakilan Komandan Kodiklat AL serta bupati dan wali kota se-Jatim.

Pada kesempatan tersebut, lintas Forkopimda memaparkan langkah pengamanan wilayah kerja serta objek vital nasional, baik di kawasan darat, laut, dan udara. 

"Semua Insyaallah bersama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi. Kami berharap bahwa rembug ini nyekrup," kata Gubernur Khofifah.

Rembug nyekrup itu sekaligus untuk menggaris bawahi setiap permasalahan dan memetakan solusi jangka panjang yang dipaparkan oleh masing-masing lembaga.

Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah yang penuh dinamika dalam mengelolanya.

Termasuk adanya potensi konflik sosial, konflik hukum hingga pertanahan. Dan yang paling menjadi perhatian juga adalah penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba.

"Termasuk masalah keamanan dan ketertiban ini juga adalah bagaimana kita semua aware, (juga) care terhadap persoalan narkoba, narkotika ini sebenarnya masuk extra ordinary crime," ucap Khofifah seraya memaparkan perlunya menambah tempat rehab IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) bagi para korban penyalahgunaan.

Di samping itu, Khofifah juga memaparkan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Sekolah Rakyat (SR).

"Di Jatim sudah 3,5 juta penerima manfaatnya. Saya juga ingin menguatkan Sekolah Rakyat, lalu MBR juga soal pangan," ungkapnya.

Dikatakan Khofifah, Jatim telah menjadi bagian penguat penyangga ketahanan pangan nasional. Setiap lembaga memiliki fokus masing-masing dalam penanaman. Misal TNI AD difokuskan untuk menanam padi, Kepolisian menanam jagung, dan TNI AL menanam kedelai. 

"Ini harus terus nyekrup dengan apa yang bisa diintroduksi didampingi oleh para kepala daerah di kabupaten kota," ujarnya.

Minimalisir Konflik, Jadi Penggerak Ekonomi 

Untuk mencapai keselarasan dan menyukseskan program Pemprov Jatim tersebut, membutuhkan sinergi lintas sektor dalam menjaga Kamtibmas di Jatim. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kuntadi menjelaskan, Jatim menyimpan potensi konflik yang berasal dari multifaktor. Bisa karena faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga lemahnya komunikasi antarmasyarakat.

"Pendekatan kepada masyarakat harus menggabungkan aspek yuridis, sosial, dan humanis," ucapnya.

Jatim adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 42,09 juta jiwa pada 2025.

Provinsi ini tercatat memiliki 118.155 organisasi kemasyarakatan (ormas) pada 2024, hingga jumlah pondok pesantren di Jawa Timur sebanyak 7.347 menurut data Kementerian Agama per 4 Oktober 2025.

Dengan modal ormas yang terkendali dan terkontrol bisa menjadi instrumen pendukung kesuksesan pemerintahan.

"Organisasi yang ada di Jatim bisa menjadi motor penggerak ekonomi," katanya.

Namun demikian, kata Kuntdi, ada tantangan dinamika tersendiri yang harus diwaspadai. Berdasarkan catatan sejarah dan konflik terkini, tercatat ada 47 kasus unjuk rasa sepanjang 2025. 

Permasalah utama adalah ekonomi, pembangunan, dan komunikasi yang buruk sehingga muncul konflik.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mencatat 127 perkara konflik sosial yang berawal dari unggahan provokatif di media sosial. Saat ini sudah terjadi paradigma kehidupan bermasyarakat ke arah aktivitas media sosial yang kadang tanpa melalui filter.

"Pada saat ini kita memiliki PR yang sama meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana tentang menjalani kehidupan dunia maya yang sehat," kata Kuntadi.

Di sisi lain, ia menegaskan perlunya optimalisasi sistem pendataan. Kemudian juga memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim terhadap kebijakan Restorative Justice yang ada di Jatim setelah dua puluh tahun, sehingga terbuka ruang penyelesaian perkara di luar peradilan berupa pemulihan kondisi semula melalui jalur non litigasi.

"Antara Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kejaksaan Negeri di seluruh Jatim sudah melakukan MoU," kata Kuntadi.

Saat ini ada empat kebijakan penanganan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jatim. Kejaksaan lebih mengutamakan pencegahan melalui bidang intelijen dan tata usaha negara, jika pencegahan tidak efektif, maka pilihan terakhir adalah penegakan hukum yang humanis. Tidak lagi berorientasi pada memidanakan pelaku kejahatan, apalagi dalam UU yang baru lebih menekankan pada sanksi sosial.

Pengamanan Perairan, Dukung Ketahanan Pangan 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Komandan Kodaeral V Brigjen TNI (Mar) Suwandi  S.A.P., M.M. pada kesempatan yang sama juga memaparkan dukungan pengamanan wilayah perairan di Jatim.

Salah satunya di Laut Jawa dan selatan Laut Jawa di mana banyak ditemui objek vital nasional. Tidak banyak yang tahu, aktivitas di perairan tersebut. 

Ia mengajak bupati dan wali kota untuk memahami peta sumber daya di wilayah mereka masing-masing sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kodiklat TNI AL turut menjaga wilayah perairan di Jatim dengan mempersiapkan pengamanan hingga ketersediaan KRI saat dibutuhkan. 

Secara rutin juga dilaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan di wilayah pesisir, program renovasi rumah tidak layak huni bersama Pemprov Jatim khususnya di wilayah pesisir.

Kemudian, mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Jatim melaksanakan ketahanan pangan, hingga mendukung ekspedisi Rupiah Berdaulat ke wilayah terpencil agar masyarakat bisa memperbarui uang mereka yang mengalami kerusakan.

"Kami Angkatan Laut diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan di bidang kedelai," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.