Pembangunan Sekolah Rakyat di Sidoarjo Tersendat, Lahan Belum Memenuhi Syarat

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Sidoarjo masih tertahan di meja perencanaan. Penyebabnya, lahan yang disiapkan belum memenuhi persyaratan minimal luas yang ditetapkan Kementerian PUPR, yakni lima hektare dalam satu hamparan.

Pemkab Sidoarjo awalnya menyiapkan lahan di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, untuk menjadi lokasi pembangunan SR. Namun, hasil pengecekan menunjukkan, lahan yang dimiliki Pemkab di titik tersebut hanya seluas 4,3 hektare. Masih kurang sekitar 0,7 hektare agar sesuai ketentuan.

Advertisement

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Bashori Alwi, mengakui pembebasan lahan tambahan belum dapat dilakukan tahun ini. Alasannya, belum ada alokasi anggaran khusus untuk pembebasan lahan tersebut.

“Untuk pembebasan lahan belum dianggarkan, karena syaratnya harus di satu hamparan dengan luasan di atas lima hektare,” ujar Bashori, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, memindahkan lokasi bukanlah pilihan yang mudah. Hal itu disebabkan keterbatasan aset tanah milik Pemkab Sidoarjo. Dari hasil pendataan, lahan Pemkab di berbagai titik umumnya terpisah-pisah. 

Bahkan di Desa Kajeksan sendiri, meski total aset lahan Pemkab mencapai delapan hektare, pembagiannya berada di empat titik berbeda. Lahan terluas hanya 4,3 hektare yang kini diproyeksikan sebagai lokasi SR sehingga tetap kurang dari syarat minimal.

“Jarak antarbidang tanah di Kajeksan memang tidak terlalu jauh. Namun, regulasi dari Kementerian PUPR tidak memperbolehkan lahan yang terpisah-pisah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Harus satu bidang utuh,” jelasnya.

Dinsos Sidoarjo saat ini masih mencari opsi pembebasan lahan tambahan agar rencana pembangunan tidak terhenti. Menurut Bashori, langkah itu menjadi satu-satunya jalan agar proyek yang sudah direncanakan sejak lama dapat direalisasikan.

Sayangnya, ketidakjelasan pembebasan lahan berimbas pada ketidak jelasan soal pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga kini, belum ada kepastian kapan proses pembangunan akan dimulai.

“Belum ada tanda-tandanya. Semua menunggu kesiapan lahan dulu,” pungkas Bashori.

Sekolah Rakyat sendiri direncanakan menjadi fasilitas pendidikan alternatif yang memberikan akses belajar bagi warga kurang mampu, dengan mengintegrasikan program pendidikan formal dan keterampilan kerja. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.