Pastikan Koperasi Merah Putih Segera Beroperasi, Bupati Madiun: Kades Tanggung Jawab Pengawasan

TIMESINDONESIA, MADIUN – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau dikenal dengan sebutan Koperasi Merah Putih ditargetkan beroperasi sebulan mendatang. Hal itu diungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto saat peluncuran kelembagaan 80.000 KDMP yang diikuti secara video conference (VC) oleh Bupati Madiun beserta camat dan kepala desa se-Kabupaten Madiun, Senin (22/7/2025).

Atas target itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyebut sudah ada 31 KDMP di wilayahnya yang sudah siap beroperasi. Kesiapan SDM pengelola disebut sebagai kunci Koperasi Merah Putih bisa segera beroperasi secara keseluruhan. Serta berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Advertisement

"Kuncinya ada di SDM. Harus benar-benar disiapkan agar menguasai manajemen koperasi. Nanti akan ada pelatihan, pembinaan dan pendampingan dari dinas dan dekopinda," ujar Hari Wuryanto usai VC di Pendapa Muda Graha.

Bupati menegaskan, agar Koperasi Merah Putih bisa berhasil dan berjalan baik maka peran kepala desa selaku pengawas menjadi penentu. Monitoring dan evaluasi dari Pemkab Madiun juga akan dilakukan untuk memastikan pengelolaan Koperasi Merah Putih sesuai dengan ketentuan.

"Kades bertanggungjawab selaku pengawas. Pengurus setiap tahun harus laporan dan melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan). Evaluasi juga akan dilakukan," tegas Hari Wuryanto.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (DisdagKop UM) Indra Setyawan mengatakan operasional Koperasi Merah Putih menunggu juklak dan juknis dari pusat. Tidak terkecuali bagi 31 KDMP yang disebut siap beroperasi.

"Sebenarnya semua sudah siap. Tinggal menunggu juklak dan juknis terkait skema permodalan. Kalau sudah ada ya tinggal jalan," jelas Indra.

Soal kesiapan SDM pengelola, Indra mengatakan, pihaknya menyiapkan program pelatihan manajemen koperasi. Termasuk pendampingan pembuatan NIB sesuai KLBI wajib yang sudah ditentukan. Dari tujuh jenis usaha yang ditentukan, KDMP bisa memilih sesuai dengan kesiapan masing-masing.

"Di Madiun jenis usaha yang  bisa dijalankan terutama pertanian dan sembako. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jenis yang lain," jelas Indra.

Seperti halnya saat pembentukan, lanjut Indra, ada satuan tugas (satgas) khusus yang akan melakukan pendampingan dan pembinaan KDMP.  Satgas ini terdiri dari beberapa OPD sesuai dengan jenis usaha wajib KDMP.

Peluncuran kelembagaan 80.000 KDMP atau Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto diikuti melalui video conference (VC) oleh kepala daerah dan kepala desa se-Indonesia. Termasuk Bupati Madiun yang didampingi Wakil Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, kepala OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Madiun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.