Kesenjangan Antara Pidato dan Realita, DPRD Jatim Soroti Kegelisahan Rakyat di Balik Gemerlap Program Presiden

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI menjadi sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur. Di satu sisi, legislator mengapresiasi keberhasilan sejumlah program unggulan yang telah dicapai. Namun, di sisi lain, kritik muncul karena Presiden dinilai belum menyentuh isu-isu yang menjadi kegelisahan nyata masyarakat bawah.

Lilik Hendarwati, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, menaruh perhatian khusus pada program-program yang disampaikan Presiden. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebutkan telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui setiap hari.

Advertisement

"Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari MBG mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat," ucap Lilik.

Ia juga mencatat bahwa MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Selain itu, Lilik mengapresiasi diplomasi luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Palestina. "Terkait diplomasi, sangat bangga bila Pak President betul-betul memberikan support kemerdekaan pada Palestina meski atas nama kemanusiaan," ujar anggota Komisi C DPRD Jatim.

Meski demikian, Lilik juga menyampaikan catatan kritis yang menjadi inti dari pandangan dewan. Ia mempertanyakan akuntabilitas pelaksanaan program-program unggulan tersebut di lapangan. 

"Bagaimana evaluasi sebenarnya di lapangan, apakah betul-betul sesuai harapan dan target," ujarnya. 

Lilik juga menyoroti penegakan hukum yang diulas oleh Prabowo dalam pidatonya, menyebut sederet persoalan seperti tambang ilegal dan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah. 

"Perlu ditunjukkan lewat aksi nyata, tidak hanya dalam retorika. Masyarakat menunggu apa yang menjadi janji beliau. Agar keadilan kepada masyarakat dan kesejahteraan sampai bawah terasa, tidak hanya untuk masyarakat tertentu," tegas Lilik.

Pukulan telak datang saat ia menyoroti isu-isu yang justru tidak disinggung sama sekali dalam pidato kenegaraan. 

"Sayang tidak ada isi kegelisahan masyarakat bawah terkait kenaikan pajak, pemblokiran rekening, bendera One Piece, dan lainnya, yang tentu respons bijak beliau terhadap beberapa masalah itu ditunggu, agar masyarakat meski dengan banyak beban tetap merasakan diperhatikan. Kondisi dialogis belum terlihat," ucapnya. 

Komentar ini menyoroti adanya kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, di mana komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyat belum terjalin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.