HMI Mojokerto Sorot Kinerja DPR dan Perilaku Dehumanisasi Polri dalam Demo di DPR RI

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto turut menyoroti kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kinerjanya yang abai tidak mengindahkan aspirasi masyarakat menjadikan kondisi bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita reformasi. 

Ketua HMI Cabang Mojokerto, Ambang Muchammad Irawan menyampaikan kecaman atas langkah DPR yang semena mena maupun aparat kepolisian yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat.

Advertisement

“DPR seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan corong kekuasaan! Namun hari ini kita melihat fungsi legislatif melemah, pengawasan abai, dan aspirasi rakyat diabaikan dan sangat mementingkan diri mereka sendiri daripada rakyat yang seharusnya mereka wakili. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi!. Point ini tetap akan menjadi point utama yang HMI Cabang Mojokerto highlight untuk kegaduhan hari ini, semua bermuara pada dewan legislatif yang semenamena dan diam ketika rakyat ingin didengarkan,” katanya kepada TIMES Indonesia, Jumat (29/8/2025).

Ambang juga menyoroti aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap masyarakat. Kepolisian tidak sepatutnya melakukan tindakan dehumanisasi (tidak berperikemanusiaan). Termasuk melindas ojek online, Affan Kurniawan hingga meninggal dunia. 

“Polisi seharusnya menjadi pelindung dan pengayom rakyat, bukan alat penekan. Jangan sampai rakyat takut kepada aparat yang semestinya melindungi mereka. Hari ini sudah kita lihat dengan mata kita adegan yang menghilangkan nyawa, suatu bentuk tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pihak yang disebut pengayom,” tegasnya.

Ambang menegaskan bahwa HMI Cabang Mojokerto tidak akan tinggal diam melihat praktik ketidakadilan. “Kita, mahasiswa, adalah barisan moral bangsa. Jika DPR tetap abai dan menutup mata, jika aparat melenceng tugas pokok dan fungsinya, maka mahasiswa harus berdiri di garda depan! Kami menyerukan: bangkitlah rakyat, satukan barisan, lawan ketidakadilan, dan merebut kembali kedaulatan,” ucapnya. 

Dalam penutupnya, Ambang menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal kebijakan pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum agar kembali pada jalan konstitusi dan kepentingan rakyat. 

“HMI tidak akan pernah surut melawan segala bentuk penindasan. Keadilan harus ditegakkan, rakyat harus dimenangkan!” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.