137 Ruas Jalan di Ponorogo Segera Mulus, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025

TIMESINDONESIA, PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sedang bersiap memperbaiki 137 ruas jalan yang tersebar di wilayah kota dan pedesaan. Proyek ini didanai dari pinjaman sebesar Rp100 miliar ke Bank Jatim, dan pengerjaannya akan dimulai pada Oktober 2025.

Proyek dibagi dalam tiga terminal agar pengawasan tetap optimal dan tidak keteteran. 

Advertisement

Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo Jamus Kunto Purnomo, terkait proyek perbaikan 137 ruas jalan yang akan diperbaiki.

"Ada 137 ruas jalan yang akan dimuluskan, dan dikerjakan bulan Oktober mendatang. Proyek tersebut akan dibagi tiga terminal," ucapnya, Selasa (9/9/2025).

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada klaster khusus, baik jalan di kota maupun di desa akan dikerjakan berdasarkan kesiapan dokumen (Detail Engineering Design) dan hasil lelang proyek.

"Kalau dibarengkan sumber daya kami tidak cukup, jadi kami bagi-bagi. Ini penting karena dengan pembagian itu pengawasan tetap optimal dan tidak asal-asalan," ujar Jamus.

Jamus juga optimis seluruh proyek akan rampung sebelum akhir tahun anggaran 2025, karena mekanisme pinjaman dari Bank Jatim memungkinkan pelaksanaan dimulai setelah lelang, tanpa harus menunggu DED selesai seperti skema  pinjaman PEN.

Sementara itu Bupati Sugiri Sancoko kepada TIMES Indonesia menyampaikan, bahwa proyek perbaikan 137 ruas jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar tambal sulam, melainkan upaya serius memberikan kenyamanan akses yang lebih baik kepada masyarakat.

"Kami ingin masyarakat nerasakan langsung manfaat pembangunan. Jalan yang mulus bukan soal estetika, tapi soal keselamatan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan," kata Bupati Sugiri Sancoko.

Orang nomor satu di Pemkab Ponorogo ini juga menyebut, pinjaman Rp100 miliar ke Bank Jatim telah melalui proses persetujuan Kementerian Keuangan dan akan digunakan secara bertahap agar pelaksanaan tetap terkontrol dan berkualitas.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.