5.360 Anak Diduga Keracunan, Program Makan Bergizi Gratis Didesak Dihentikan Sementara

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejak diluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tercatat lebih dari 5.360 anak diduga mengalami keracunan di berbagai daerah.

Kondisi ini memicu desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan program tersebut sementara waktu dan melakukan evaluasi menyeluruh.

Advertisement

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa keselamatan anak tidak boleh dijadikan taruhan.

“Kasus keracunan akibat makanan dari program MBG terus berulang. Dalam pemantauan kami, 5.360 anak mengalami keracunan. Jumlah ini bahkan bisa lebih seiring kasus yang terus terjadi dan sebagian ditutupi,” tulis Ubaid, Kamis (18/9/2025).

Menurut Ubaid, Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menganggap remeh persoalan ini.
“Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” ujarnya.

Gelombang Kasus di Daerah

Sejak digulirkan, kasus keracunan massal akibat menu MBG muncul di hampir semua provinsi. Gejala yang dialami siswa mulai dari mual, pusing, muntah, hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Di Baubau, Sulawesi Tenggara, misalnya, 46 pelajar keracunan setelah menyantap menu MBG. Makanan yang berbau asam dan berbusa membuat sejumlah siswa harus dirawat intensif.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Baubau, Fanti Frida Yanti, mengakui lemahnya pengawasan dapur penyedia.
“Dari tujuh dapur yang berjalan saat ini, baru dua di antaranya yang telah dilakukan inspeksi. Padahal inspeksi idealnya didanai BGN,” ujarnya.

Sementara di Garut, Jawa Barat, 569 pelajar juga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Kadinkes Garut, dr. Leli Yuliani, menyebut 30 siswa harus dirawat, sementara ratusan lainnya ditangani secara rawat jalan.
“Hingga saat ini, berdasarkan penelusuran kami, ada 569 orang yang mengalami gejala keracunan. Mayoritas ringan, hanya 30 orang yang harus rawat inap,” katanya.

Kritik DPR dan Dugaan Konflik Kepentingan

Gelombang kasus ini juga menuai sorotan di Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menilai ada kelemahan serius dalam penerapan standard operating procedure (SOP) di dapur penyedia MBG.

“Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP dan juga mengawasi implementasinya di lapangan. Banyak SPPG tidak higienis, bahkan ada dapur yang menyiapkan makanan langsung di lantai,” kata Charles, Jumat (19/9/2025).

Ia menambahkan, pola distribusi yang memakan waktu panjang membuat risiko kontaminasi semakin besar. Karena itu, Charles mendorong agar pemerintah mempertimbangkan opsi lain, termasuk melibatkan kantin sekolah atau memberi dana langsung kepada orang tua siswa.

“Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid bisa dipertimbangkan, agar mereka bisa menyediakan makanan sendiri,” ujarnya.

Senada Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan BPOM.

“Program makan bergizi gratis harus diawasi lebih ketat. BGN dengan anggaran besar harus ekstra hati-hati dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Darurat Nasional

Hingga pertengahan September 2025, tercatat 5.360 anak menjadi korban keracunan massal MBG. Data lapangan masih ada puluhan siswa yang dirawat di rumah sakit, ratusan lainnya menjalani perawatan jalan, dan ribuan mengalami gejala ringan.

Meski pemerintah berupaya memperketat pengawasan, termasuk dengan menyusun prosedur baru, muncul dugaan adanya 5.000 dapur fiktif dalam program ini. Fakta tersebut semakin memperkuat desakan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh.

Dengan kondisi tersebut, tragedi MBG disebut bukan lagi sekadar insiden teknis, melainkan darurat kemanusiaan nasional. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.