MPP Kota Yogyakarta Hadirkan Layanan Inklusif, Rumah Disabilitas hingga MPP Mobile

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Yogyakarta terus berbenah demi mewujudkan layanan publik yang inklusif, cepat, dan transparan. Di usia ketiga, MPP menghadirkan sejumlah terobosan baru, mulai dari rumah layanan disabilitas, unit MPP Mobile, hingga layanan home care yang menjangkau warga langsung di lokasi.

Langkah inovatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan.

Advertisement

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menegaskan bahwa kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan agar masyarakat merasa terbantu dan investor semakin percaya menanamkan modal di Kota Gudeg.

“Walaupun baru tiga tahun berdiri, MPP telah memberi kontribusi luar biasa. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini. Pelayanan harus cepat, tepat, dan ramah agar masyarakat puas dan investor yakin berinvestasi di Yogyakarta,” ujarnya dalam Seminar Peningkatan Pelayanan Inklusi di Kota Yogyakarta yang digelar di Hotel Harper, Selasa (30/9/2025).

Wawan juga mengingatkan bahwa pelayanan perizinan di Yogyakarta perlu memperhatikan filosofi tata ruang dan kearifan lokal. “Kota ini punya kekhasan budaya. Jadi perizinan harus tetap menjaga nilai-nilai itu,” tambahnya.

Layanan MPP Terus Tumbuh Pesat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, memaparkan perkembangan MPP sejak diresmikan oleh Kemenpan-RB pada 6 Oktober 2022. Saat ini terdapat 31 tenant dengan 130 jenis layanan. Kemudian, ada pula layanan terintegrasi melalui aplikasi Print Front Home, MPP Digital, OSS (Online Single Submission), hingga layanan PBG dan SLF. Sedangkan jumlah pengguna terus meningkat yaitu 130.814 orang pada tahun 2023, naik menjadi 166.010 pada tahun 2024, dan hingga triwulan III 2025 sudah mencapai 119.000 pengguna.

Layanan yang paling diminati masyarakat antara lain Dukcapil, pembayaran pajak BPKAD, serta layanan perbankan. Tak kalah penting, MPP juga menyediakan Klinik Perizinan Investasi (Kliperinves) yang sudah dimanfaatkan lebih dari 3.500 pengguna.

“Untuk mewujudkan pelayanan inklusif, kami menghadirkan tenant rumah disabilitas, layanan home care, dan satu unit MPP Mobile yang akan mendatangi warga secara langsung,” jelas Budi.

Perayaan HUT ke-3: Dari Donor Darah hingga Kenduri Mas JOS

Rangkaian peringatan HUT ke-3 MPP Kota Yogyakarta berlangsung hingga 6 Oktober mendatang. Agenda yang digelar meliputi donor darah pada 3 Oktober, MPP Award bagi tenant dan petugas terbaik, serta puncak acara berupa kenduri dengan mengusung nilai keberlanjutan lingkungan lewat gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).

“Momentum ini kami jadikan ajang evaluasi agar MPP bisa terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Targetnya, layanan publik di Yogyakarta semakin cepat, inklusif, dan memberikan manfaat nyata,” kata Budi.

Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman DIY, Pamorti Parasista, menilai keberadaan MPP sudah membantu masyarakat. Namun ia menyoroti pentingnya melengkapi Standar Pelayanan Publik (SPP) di tiap tenant.

“Kami berharap SPP dilengkapi, termasuk sarana prasarana, mekanisme pelayanan internal, hingga informasi tarif yang seharusnya gratis. Semua itu perlu tersampaikan dengan jelas ke masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran SPP akan membuat masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka saat mengakses layanan. “Dengan begitu, kualitas layanan di MPP akan semakin meningkat dan masyarakat terlayani secara adil, transparan, dan inklusif,” tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.