Rossi Hernawati: SOP Kesehatan Banjar Perlu Fleksibel di Situasi Darurat

TIMESINDONESIA, BANJAR – Setelah insiden penolakan ambulans menjadi sorotan publik, Komisi II DPRD Kota Banjar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, mengungkap bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat yang kecewa atas standar operasional prosedur pelayanan kesehatan yang dianggap mengesampingkan nilai kemanusiaan.

Advertisement

"Kejadian ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang SOP yang berlaku. SOP memang penting, tetapi harus ada ruang untuk kondisi darurat yang tidak tercakup dalam aturan baku," bebernya, Senin (30/9/2025).

Selain menyoroti beberapa kelemahan implementasi SOP, Komisi II juga menyoroti belum adanya klausul khusus untuk kondisi darurat non-medis dan minimnya mekanisme komunikasi cepat antara petugas kesehatan dan keluarga pasien.

"Akibat belum adanya klausul khusus, masyarakat merasa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil di lapangan," cetus Rossi.

Rossi mengusulkan beberapa langkah perbaikan, meliputi revisi SOP dengan menambahkan pasal khusus untuk kondisi darurat non-medis.

Kemudian pelatihan empati agar petugas kesehatan dilatih empati dan penilaian sosial serta mensosialisasikan SOP secara terbuka kepada masyarakat untuk menghindari miskomunikasi.

"Kolaborasi Komunitas juga perlu dilakukan dengan penyediaan transportasi darurat alternatif melalui kerja sama dengan komunitas lokal," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saeffudin, mengakui bahwa pihaknya telah menerima masukan dan evaluasi dari Komisi II DPRD.

"Kami diminta untuk mengevaluasi pelayanan mulai dari puskesmas, BPJS, hingga dapur MBG. Aspirasi masyarakat menjadi masukan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem yang ada," katanya.

Saeffudin menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kebutuhan masyarakat terutama dalam situasi darurat, lebih terakomodasi.

"Kami akan terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tegasnya.

Insiden ini memicu sorotan publik akan pentingnya fleksibilitas dalam pelayanan kesehatan darurat, serta perlunya harmonisasi antara aturan baku dan kebutuhan kemanusiaan di lapangan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.