Soroti Zona Merah, Ojol Priangan Timur Mengadu ke DPRD Banjar

TIMESINDONESIA, BANJAR – Paguyuban Ojek Online (Ojol) Priangan Timur menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam audiensi bersama DPRD Kota Banjar pada Senin (6/10/2025), dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan pengemudi dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah permintaan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan menggunakan layanan ojek online setiap hari Jumat.

Advertisement

"Harapan kami ada regulasi yang mewajibkan ASN menggunakan jasa kami setiap Jumat. Ini bukan sekadar soal pendapatan, tapi tentang keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil," ujar Mulyadi Setiadi, Ketua Ojol Priangan Timur, seusai audiensi.

Mulyadi menilai kebijakan ini dapat menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku transportasi daring lokal dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Usulan Strategis Ojol Priangan Timur

• Wajibkan ASN Gunakan Ojol Jumat. Mulyadi berharap ASN tidak menggunakan kendaraan saat ngantor dan mrmanfaatkan layanan ojol setiap hari Jumat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.
• Pengembangan Aplikasi Integrasi. Pemkot Banjar diminta kembangkan aplikasi yang mengintegrasikan layanan ojol dengan sistem pemerintahan, berpotensi membuka sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Tinjau Ulang Zona Merah. Ojol Priangan Timur menyoroti zona merah sebagai hambatan operasional, meminta pemerintah tinjau ulang agar tidak merugikan pengemudi legal.

Sorotan Zona Merah
Mulyadi menekankan bahwa zona merah menjadi kendala signifikan bagi pengemudi ojol dalam melayani masyarakat di titik-titik tertentu.

"Zona merah ini membuat kami kesulitan melayani masyarakat di titik-titik tertentu. Kami harap ada solusi yang adil dan berpihak pada kepentingan publik," tegasnya.

Kendala lainnya yang disampaikan dalam audensi adalah pungutan yang didasari dari kesepakatan sewaktu masa kepemimpinan wali kota sebelumnya dimana para ojol dipungut uang oleh Ojek Pangkalan saat memasuki beberapa titik zona merah.

"Kami ingin bekerja dengan nyaman dan aman. Pungutan tersebut tentunya memberatkan customer kami sebagai pengguna jasa layanan kami," keluhnya.

Tanggapan DPRD Kota Banjar
Rossi Hernawati, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti usulan tersebut bersama eksekutif.

"Kami akan pelajari dan bahas bersama pemerintah kota. Sinergi antara ojol dan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam mendukung ekonomi lokal dan pelayanan publik yang inklusif," kata Rossi.

Dengan aspirasi ini, Ojol Priangan Timur berharap mendapatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banjar. (Susi/TI)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.