DPRD Bondowoso Dorong Dialog Terbuka dan Solusi Damai untuk Konflik Lahan Ijen

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan pentingnya dialog terbuka dan solusi tengah dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan Ijen. 

Ia menekankan, pemerintah daerah hadir bukan untuk memihak, namun memastikan agar persoalan puluhan tahun itu dapat diselesaikan secara damai dan adil.

Advertisement

Menurut Dhafir, Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan di kawasan Ijen tidak bersifat mutlak dan bisa dibatalkan apabila tidak digunakan sesuai peruntukan. 

“Dari total 7.800 hektare lahan yang menjadi HGU PTP, tidak semuanya ditanami kopi. Artinya, BPN sebenarnya bisa membatalkan HGU tersebut jika tidak sesuai izin. Ini harus dipahami oleh pihak perusahaan,” katanya. 

Ia menjelaskan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bondowoso telah empat kali menggelar rapat untuk mencari titik temu antara warga dan PTPN. Pemerintah kata dia, berkomitmen menjaga keseimbangan antara hak perusahaan dan kepentingan masyarakat.

“Forkopimda hadir untuk mencari solusi terbaik. PTP memang berencana menanam kopi di lima titik lokasi. Karena penyelesaiannya tidak bisa sekaligus, kita sepakati untuk dilakukan bertahap,” ujarnya.

Alumnus Pondok Pesantren Sidogiri itu menegaskan, bahwa prioritas utama Forkopimda adalah menjaga kondusifitas wilayah sekaligus menjamin masyarakat tetap dapat berusaha. 

“Masyarakat harus tetap tenang, bisa berusaha, dan Bondowoso aman. Saya bilang ke teman-teman Forkopimda, nggak apa-apa kita capek, asal masyarakat senang,” katanya.

Dalam pertemuan terakhir lanjut dia, Bupati Bondowoso juga meminta PTPN memberi ruang bagi warga untuk menanam tanaman hortikultura di sejumlah titik yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. 

Menurut Dhafir, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya mendukung ketahanan pangan dan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya sudah sampaikan ke pihak PTP, beri kesempatan masyarakat menanam kentang dan sayuran. Ini bukan sekadar mata pencaharian, tapi juga mendukung program nasional MBG,” jelasnya.

Meski demikian, Dhafir mengingatkan bahwa secara hukum, kawasan Ijen tidak termasuk tanah milik warga. Di Ijen itu tidak ada tanah rakyat. Semuanya milik PTP, Perhutani, dan BKSDA. 

“Tapi bukan berarti PTP selalu benar, karena sebagian lahan juga tidak digunakan sesuai peruntukan HGU,” papaprnya, Rabu (8/10/2025). 

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa mereka memang tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah, namun tetap memiliki hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. 

“Tidak mungkin semua warga jadi buruh kebun. Ini persoalan perut, maka pemerintah harus mencarikan jalan agar mereka bisa hidup,” tandasnya.

Dalam rapat terbaru, Forkopimda, PTPN, dan masyarakat menyepakati pengelolaan zona satu seluas 14 hektar yang akan digunakan PTPN untuk penanaman kopi. Sebagai gantinya, masyarakat mendapatkan lahan pengganti dengan luas yang sama.

Ia menepis anggapan bahwa Forkopimda berpihak pada perusahaan. Ia menegaskan Forkopimda berdiri di tengah, memastikan semua pihak duduk bersama. “Nanti hasil kesepakatan akan disaksikan langsung oleh Bupati, saya sendiri, Kajari, Dandim, dan Kapolres,” tegasnya.

Dhafir juga mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI, Nasim Khan, dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut, kehadiran Nasim Khan menunjukkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelesaian masalah Ijen. 

“Beliau hadir sebagai mitra BUMN dan menyampaikan pesan Presiden: penertiban boleh dilakukan, tapi masyarakat tidak boleh jadi korban,” ujarnya.

Forkopimda akan terus mengawal penyelesaian konflik lahan Ijen secara bertahap, mulai dari zona dua, tiga, dan seterusnya hingga seluruh kawasan mendapat kepastian.

“Kami dorong pendekatan dialogis. Kepentingan rakyat tetap dikedepankan tanpa mengabaikan peran BUMN dalam menjaga keberlanjutan perkebunan kopi,” pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.