Pacitan Dapat 30 Ribu Vaksin Antraks, Tak Sedikit Peternak Menolak

TIMESINDONESIA, PACITAN – Kabupaten Pacitan kembali mendapatkan alokasi vaksin antraks sebanyak 30 ribu dosis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan Provinsi Jatim.

Program vaksinasi ini ditujukan untuk mencegah munculnya kembali penyakit antraks pada hewan ternak, terutama sapi dan kambing yang banyak dibudidayakan masyarakat, Sabtu (18/10/2025).

Advertisement

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pacitan, Sugeng Santoso, menjelaskan bahwa vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular yang dilakukan setiap tahun.

“Jadi saat ini kita mendapatkan alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 30.000 dosis vaksin antrak. Nantinya, ke depan kita juga akan menyiapkan vaksin sendiri menggunakan dana APBD, karena tahun 2026 dari provinsi maupun kementerian sudah tidak ada alokasi untuk vaksin, termasuk vaksin PMK,” ujarnya saat diwawancarai oleh TIMES Indonesia.

Menurut Sugeng, kegiatan vaksinasi sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Agustus dan terus berlanjut hingga Oktober-November 2025. Ia optimistis target penyelesaian vaksinasi bisa tercapai sesuai jadwal.

“Teman-teman di lapangan terus bergerak. Targetnya Oktober-November nanti insyaallah terselesaikan. Persentase pastinya belum ada laporan terbaru, tapi pelaksanaan di lapangan terus berjalan,” ujarnya.

Vaksin antraks diberikan sebagai langkah antisipatif agar penyakit tidak kembali muncul di wilayah Pacitan. Sugeng menjelaskan bahwa vaksinasi bertujuan memberikan kekebalan pada ternak, karena meskipun tampak sehat, tidak menutup kemungkinan hewan membawa bibit penyakit berupa virus atau bakteri.

“Kadang ternak kelihatan sehat, tapi sebenarnya membawa bibit penyakit. Jadi vaksin ini penting untuk pencegahan,” ujarnya.

Namun demikian, pelaksanaan vaksinasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Sugeng mengakui masih ada sebagian peternak yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan.

“Ada beberapa peternak yang kurang begitu respons dengan petugas kami. Tapi kami terus melakukan pendekatan dan sosialisasi, baik secara personal, lewat perangkat desa maupun pihak kecamatan,” ucapnya.

Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat terkait proses vaksinasi. Ada sebagian peternak yang mengira kehadiran petugas justru bisa menularkan penyakit kepada ternaknya.

“Menurut mereka, ketika petugas datang justru menularkan penyakit. Jadi mereka takut kalau nanti setelah divaksin ternaknya malah sakit. Pemahaman seperti ini yang terus kami luruskan,” kata Sugeng.

Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Petugas yang ditugaskan di lapangan sudah dilatih secara profesional dan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Petugas kami sudah dilatih dan berlatar belakang teknis di bidang kesehatan hewan, baik dokter hewan maupun paramedis. Jadi dalam memberikan pelayanan vaksinasi sudah sesuai SOP,” ujarnya.

Pihak DKPP Pacitan berharap melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi ternak bisa meningkat. Dengan begitu, potensi munculnya penyakit menular seperti antraks dapat dicegah sejak dini, dan kesehatan hewan ternak di Pacitan tetap terjaga.

“Tujuan kami sederhana, yaitu melindungi ternak masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Karena kalau ternak sehat, peternak juga sejahtera,” kata Sugeng Santoso.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.