Ketua Komisi D DPRD Jatim Luruskan Isu Trans Jatim Koridor Malang Raya Terkendala Anggaran dan Nasib Bus Sekolah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Rencana operasional bus Trans Jatim di Malang Raya, yang seharusnya dimulai dengan koridor pertama, ternyata menghadapi kendala. Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, meluruskan bahwa hambatan tersebut bukan disebabkan penolakan, melainkan adanya miskomunikasi dengan para sopir bus sekolah di Kota Malang yang memprotes program tersebut.

Halim menegaskan, protes para sopir bukan berarti menolak Trans Jatim, melainkan kekhawatiran mereka bahwa bus sekolah yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka tidak akan beroperasi lagi. Mereka mempertanyakan nasib alokasi anggaran tahunan yang biasanya diterima.

Advertisement

“Kalau kemudian bus Trans Jatim yang ada di Kota Malang itu beroperasi, maka mereka tidak ada masalah kalau pun ada koridor baru dengan rute Malang-Batu,” ujar Abdul Halim saat ditemui TIMES Indonesia..

Halim menekankan, isu anggaran ini tidak terkait dengan pendanaan dari Kabupaten/Kota. Dia memastikan bahwa anggaran Trans Jatim Koridor Malang Raya sepenuhnya di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Kekhawatiran para sopir timbul karena alokasi yang biasa mereka terima untuk operasional bus sekolah dikhawatirkan ditiadakan.

"Nah itu yang kemudian membuat mereka, para driver-driver bus sekolah itu mempertanyakan sehingga akhirnya memprotes jangan sampai kalau ini tidak turun, Trans Jatim bisa beroperasi," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama Komisi D DPRD Jatim kini intens menjalin komunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Abdul Halim menjelaskan, rencana awal di Malang Raya akan dibangun tiga koridor, meskipun tidak terhubung dengan koridor di Surabaya Raya. Rute-rute ini akan mencakup wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

“Untuk satu koridor saja, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp17-20 miliar, tergantung pada jumlah unit dan jarak tempuh,” ujar Halim.

Untuk tahap awal, satu koridor sudah disiapkan anggarannya, namun realisasinya masih menunggu penyelesaian masalah dengan para sopir bus sekolah.

Selain di Malang, Abdul Halim juga memaparkan rencana ambisius Trans Jatim untuk beroperasi secara merata di seluruh wilayah Jatim. Ke depannya, Trans Jatim akan dibangun di semua Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), termasuk Jember, Madiun, Kediri, Bojonegoro, dan Madura.

Secara khusus, rute di Madura akan mencakup Pamekasan hingga ke Sampang, dengan panjang sekitar 45 kilometer. Sementara itu, untuk rute Ketapang di Jalur Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim bahkan sudah menerima proposal dari perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan antusiasme besar dan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik di seluruh Jatim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.