Zulham Minta Pemkab Malang Stop Dapur SPPG Tanpa SLHS Buntut Keracunan MBG MTs Al Khalifah

TIMESINDONESIA, MALANG – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 16 siswa dan 2 guru MTs Al-Khalifah di Kecamatan Kepanjen, Kamis (23/10/2025), mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok.

Politisi muda yang juga Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menilai insiden tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan penyedia layanan Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak abai terhadap standar kelayakan dapur dan keamanan pangan.

Advertisement

“Anak-anak sekolah ini bukan bahan uji coba. Jangan karena alasan percepatan program lalu aspek keselamatan diabaikan. Kalau dapur belum punya sertifikat higienis, lebih baik stop dulu. Jangan tunggu ada korban lagi,” tegas Zulham saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).

Zulham mengungkapkan, DPRD sejak awal telah mengingatkan agar seluruh Sentra Pangan dan Pemasakan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum mendapat izin beroperasi. Namun, hasil verifikasi terbaru menunjukkan dari 61 dapur penyedia MBG, hanya satu dapur, SPPG Lanud Abd Saleh, yang telah mengantongi sertifikat laik higiene.

“Kejadian hari ini membuktikan peringatan kami bukan sekadar formalitas. Dari awal kami minta Dinas Kesehatan melakukan pendampingan penuh, tapi nyatanya masih banyak dapur yang berjalan tanpa sertifikat resmi. Ini jelas melanggar prinsip keamanan pangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski MBG merupakan program nasional dengan tujuan mulia, pelaksanaannya di daerah tidak boleh mengorbankan keselamatan siswa. 

DPRD, kata Zulham, mendorong Pemkab Malang untuk memperketat pengawasan lapangan, mulai dari penyimpanan bahan makanan, kebersihan alat masak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Program ini bagus, tapi kalau pelaksanaannya ceroboh, justru menimbulkan risiko baru. Kita ingin zero accident MBG, bukan zero tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zulham menegaskan pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan pihak penyedia MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. DPRD juga mendesak pembentukan tim audit pangan daerah guna memastikan kualitas dan higienitas dapur penyedia program MBG.

“Kami akan kawal ketat. Jangan sampai insiden seperti ini dianggap sepele. Kalau ada unsur kelalaian, harus dievaluasi dan ditindak tegas, karena menyangkut nyawa anak-anak,” pungkasnya.

Sementara itu, hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang masih menunggu keluarnya hasil pemeriksaan sampel makanan dari dapur SPPG Kepanjen. Seluruh siswa dan guru yang sempat dirawat di RSUD Kanjuruhan kini dilaporkan dalam kondisi membaik.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.